Komitmen penataan ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota menjadi sorotan utama di balik polemik rencana lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI),
seiring langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tegas mempertahankan fungsi ekologis Hutan Kota UI dan mengusulkannya menjadi kebun raya, Selasa (17/11/2026).
Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, arah kebijakan tata ruang Jakarta menempatkan pelestarian dan perluasan kawasan hijau sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar oleh alih fungsi lahan.
Merespons rencana pembangunan Sekolah Rakyat hasil pembahasan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Pramono menolak jika area Hutan Kota UI harus dikorbankan.
“Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sebagai solusi penataan kota yang berkelanjutan, Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapannya mengambil alih pengelolaan Hutan Kota UI menggunakan anggaran daerah apabila pihak universitas terkendala pemeliharaan.
Kawasan tersebut dirancang untuk dikembangkan menjadi kebun raya kedua di Jakarta guna melengkapi Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara, sekaligus berfungsi sebagai pusat edukasi publik.
“Saya akan gunakan Jakarta akan punya dua kebun raya. Satu kebun raya Mangrove di Jakarta Utara, satu lagi adalah kebun raya yang ada di UI tadi, kita gunakan menjadi kebun raya,” ujarnya.
Pramono menegaskan bahwa kebutuhan warga Jakarta akan paru-paru kota menuntut konsistensi tata ruang yang ketat tanpa mengubah status RTH menjadi kawasan terbangun.
“Jadi, untuk hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, sekali lagi saya tegaskan Jakarta membutuhkan itu, sehingga tidak ada yang dirubah dari apa menjadi bukan ruang terbuka hijau lagi,” tutur Pramono.
Sebagai alternatif konkret agar program perluasan akses pendidikan tetap berjalan tanpa merusak tata ruang hijau, Pemprov DKI telah menyodorkan dua lahan pengganti seluas masing-masing dua hektare di wilayah Jakarta Barat serta kawasan Cakung, Jakarta Timur, kepada Kementerian Sosial.
Senada dengan prinsip pelestarian lingkungan tersebut, pihak Universitas Indonesia meluruskan bahwa usulan lahan untuk Sekolah Rakyat sejatinya berada di area matang kampus sisi Jakarta, bukan di dalam zona Hutan Kota UI.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro.
Hingga kini, penetapan lokasi definitif Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut masih menunggu hasil survei kelayakan dan koordinasi terpadu antara UI, Pemprov DKI Jakarta, serta Kementerian Sosial agar selaras dengan peruntukan tata ruang kota.
(Roska)