Saling Tuntut Ruang Jabatan di RUU Polri: ASN Dibatasi, Menteri HAM Minta Pos Strategis Polri Dibuka untuk Sipil

 “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian,” demikian bunyi Pasal 28 ayat (3).

Aturan transisi Prolegnas juga mewajibkan anggota aktif di pos sipil segera beralih status menjadi ASN atau kembali ke Polri. Namun, pengetatan ini mengecualikan 15 kementerian dan lembaga strategis, seperti BIN, BNN, BNPT, dan OJK, yang poinnya tercatat belum dibahas resmi oleh Panitia Kerja (Panja) dalam rapat awal.

Tuntutan Balik Keterwakilan Sipil

Pembatasan ruang gerak kepolisian di ranah sipil tersebut memantik tuntutan balik reciprocal demand terkait keterwakilan publik di internal kepolisian. Merespons hal itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar revisi UU Polri turut membuka akses bagi kalangan sipil profesional untuk menduduki posisi strategis di struktur kepolisian.

“Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di Kepolisian yang dapat diisi oleh kalangan sipil,” kata Pigai, Jumat (5/6/2026).

Pigai menilai langkah ini krusial sebagai instrumen kontrol dan keseimbangan (check and balance) birokrasi.

“Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri,” tutur Pigai.

Ia menggarisbawahi bahwa pos manajerial untuk sipil ini sama sekali tidak berkaitan dengan fungsi operasional lapangan, komando taktis, maupun penegakan hukum yang murni tetap menjadi otoritas absolut kepolisian. Ruang sipil diarahkan penuh pada sektor pendukung supporting system seperti pengelolaan SDM, anggaran, hukum, dan administrasi umum.

(Hendrawan)