Otorita IKN Gelar Merdeka Night Run dan Kebut Pembangunan Menuju Target 2028

Pemenuhan Target Ibu Kota Politik 2028 dan Usulan Anggaran
Penyelenggaraan kegiatan publik ini berjalan beriringan dengan percepatan pengerjaan fisik infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, IKN ditargetkan beroperasi secara resmi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

“Ya kami terus melakukan itu, kita persiapkan untuk terutama infrastrukturnya,” kata Basuki.

Guna mendukung kelanjutan skema pengerjaan kontrak tahun jamak (multiyears) 2026–2028 untuk pembangunan Batch 3, Otorita IKN mengajukan tambahan dana APBN sebesar Rp 2,7 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengolahan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp 2,7 triliun,” tuturnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Peta Progres Fisik dan Realisasi Investasi Sektor Swasta
Pemerintah menargetkan penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif yang mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR RI selesai pada 2028. Pemantauan evaluasi berkala terus dilakukan bersama kementerian, penyedia jasa konstruksi, serta investor.

Saat ini, pengelolaan paket pekerjaan fisik terbagi dalam beberapa instansi penanggung jawab:

1. Otorita IKN (40 Paket APBN): 9 paket telah selesai pada 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi (gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jalan, embung, dan perpipaan air minum), serta 16 paket memasuki persiapan lelang.
2. Kementerian Pekerjaan Umum (90 Paket): 78 paket rampung dan 12 paket dalam masa konstruksi, termasuk Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (12 Paket): 11 paket rampung dan 1 paket rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam tahap konstruksi.
4. Di sektor swasta, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sembilan proyek telah rampung, sementara enam proyek lain sedang dalam tahap konstruksi, antara lain Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.

Sementara melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terdapat 13 proyek prakarsa. Dalam waktu dekat, pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk serta 8 menara rumah susun oleh PT Nindya Karya siap dimulai.

(Dayank Ana)