Ribuan kreator digital asal Indonesia dilaporkan mengeksploitasi kebijakan monetisasi Meta dengan mengoperasikan ‘pabrik meme’ yang membanjiri ruang publik Australia dan Amerika Serikat dengan konten politik provokatif. Investigasi The Guardian yang dipublikasikan pada 9 Agustus 2026 membongkar fakta bahwa disinformasi dan segregasi politik ekstrem seperti sentimen imigran dan Islamofobia kini bukan sekadar alat kampanye, melainkan murni komoditas bisnis menggiurkan bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Laporan tersebut menelusuri 14 grup publik di Facebook dengan lebih dari 8.000 anggota yang terafiliasi sebagai pendukung Partai One Nation dan politikus sayap kanan Australia, Pauline Hanson. Mayoritas grup ini baru dibentuk pada tahun 2026. Ironisnya, alih-alih diisi oleh partisan lokal, lalu lintas narasi kemarahan di dalam grup tersebut justru dikendalikan oleh kreator asing, yang sebagian besar beroperasi dari Indonesia.
Bukan karena dorongan ideologi politik, operasi siber ini digerakkan murni oleh tuntutan algoritma dan iming-iming dolar. Para kreator dengan sengaja memanfaatkan celah program monetisasi Meta, di mana pendapatan berbanding lurus dengan tingginya jumlah tayangan, komentar, dan interaksi yang dihasilkan oleh sebuah unggahan.
Adira (nama samaran), seorang kreator asal Jawa Barat, secara terang-terangan mengakui aktivitasnya merawat narasi ekstrem di grup Facebook para pendukung tokoh konservatif seperti JD Vance, Pete Hegseth, hingga Pauline Hanson. Tidak bergerak di bawah agensi politik mana pun, ia hanya memproduksi materi outrage bait (umpan kemarahan), termasuk menyebar gambar hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) yang bernada provokatif tentang siswa muslim di sekolah.
Baca Juga IJTI Kalbar Gelar Lomba Video Berita Cegah Hoaks untuk Pelajar dan Mahasiswa
“Kami hanya mencoba mendapatkan lebih banyak dolar. Tidak ada niat ke kanan atau ke kiri,” tegas Adira, membongkar motivasi pragmatis di balik kekacauan informasi tersebut.
Adira tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia dan sesama kreator Indonesia saling berbagi strategi melalui jejaring grup WhatsApp untuk memetakan komunitas asing mana yang mampu menghasilkan pendapatan klik (clicks) paling besar. Konten didesain sedemikian rupa seperti melontarkan pertanyaan provokatif “iya” atau “tidak” hanya untuk mendulang respons emosional publik yang bernilai finansial.
Praktik lancung ini nyatanya difasilitasi langsung oleh arsitektur platform raksasa teknologi tersebut. Sepanjang 2025, Meta tercatat telah menggelontorkan hampir 3 miliar dolar AS kepada para kreator yang mengunggah teks, foto, maupun reels. Sistem ini secara otomatis memberikan insentif finansial pada konten yang memicu kemarahan dan kebencian karena metrik tersebut terbukti paling sukses mengikat interaksi pengguna.
Associate Professor Timothy Graham, peneliti media digital dari Queensland University of Technology, secara tajam menyorot kelalaian struktural Meta dalam fenomena ini. Menurutnya, masalah ini tidak akan selesai hanya dengan menyalahkan kreator.
Baca Juga Lewat SIPEDE, Pemkot Pontianak Dorong Peran Pemuda Jadi Agen Literasi Digital
“Jika ingin menghentikan masalah ini, Anda harus menghentikan Meta mengeksploitasi populasi untuk mendapatkan uang,” Tegas Graham.
Ini bukanlah sekadar kejahatan siber tingkat tinggi, melainkan bentuk evolusi dari ekonomi “buzzer” di akar rumput. Associate Professor Ross Tapsell dari Australia National University menjelaskan bahwa ekosistem produksi “kebisingan digital” ini sengaja menjaring masyarakat yang rentan secara finansial, mengingat pekerjaan ini tidak menuntut keahlian khusus maupun modal besar.
Hal senada diungkapkan oleh Profesor Crystal Abidin dari Curtin University. Ia meruntuhkan asumsi bahwa ‘pabrik meme’ selalu dikendalikan oleh korporasi besar. Hanya dengan sel-sel kecil yang terkoordinasi, atau bahkan satu individu dengan perangkat ganda, kontroversi sudah bisa dikonversi menjadi pundi-pundi uang.
Merespons temuan tajam ini, Meta mengklaim telah menangguhkan tujuh dari 14 grup pendukung Hanson yang teridentifikasi dalam investigasi akibat pelanggaran kebijakan. Namun, langkah reaktif pemberangusan grup ini menyisakan satu pertanyaan esensial: sejauh mana platform bersedia merevisi sistem monetisasinya sendiri, ketika amarah dan kebencian justru menjadi tulang punggung model bisnis mereka?
(Hendrawan)
