Kepala Staf Kepresidenan Lepas Ekspor Perdana Alumina di Pontianak

Jumat, 7 Agustus 2026 · 19:352 menit baca · 2 menit baca

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, memimpin pelepasan ekspor perdana komoditas Alumina Hidroksida (Alumina Hydroxide) dan Alumina Oksida (Alumina Oxide) di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jumat (7/8/2026). Momentum ini menjadi tonggak penting percepatan hilirisasi industri pertambangan di Kalimantan Barat.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, pimpinan MIND ID, Pelindo, Bea Cukai, serta jajaran Forkopimda Kalbar.

Kepala KSP Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa ekspor perdana ini merupakan kabar baik bagi iklim investasi setelah sebelumnya banyak terjadi hambatan birokrasi. Ia menjelaskan bahwa kelancaran ekspor menandai terselesaikannya persoalan perbedaan interpretasi aturan mengenai Logam Tanah Jarang (LTJ).

“Saya ingin menegaskan ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Larangan tidak serta-merta terhadap LTJ yang hanya menjadi unsur atau bukan mineral utama,” ungkap Dudung saat memberikan keterangan pers di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jumat (7/8/2026).

Kelancaran pengapalan ini merupakan buah dari Rapat Koordinasi Teknis Lintas Instansi di Kemenko Perekonomian pada akhir Juli 2026 sebagai solusi masa transisi regulasi.

Hasil dari koordinasi tersebut, Sucofindo berhasil menerbitkan 85 Laporan Surveyor (LS) untuk melayani pengapalan lebih dari 400 ribu ton komoditas mineral bernilai 124 juta Dolar AS atau setara Rp2,2 triliun, dengan sisa kuota yang akan menyusul sekitar 80 ribu ton.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengapresiasi keputusan Pemerintah Pusat yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai pusat pelepasan komoditas ekspor strategis nasional. Krisantus menekankan pentingnya peristiwa ini bagi kemajuan ekonomi daerah.

“Pelepasan kapal ekspor bukan sekadar seremonial, tapi merupakan hilirisasi pertambangan yang kita ekspor. Semoga pelepasan ini menjadi tonggak penting dalam mendukung program peningkatan ekonomi Kalbar dan nasional,” kata Krisantus.

Meski demikian, Wagub Kalbar turut menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait infrastruktur pelabuhan dan potensi kebocoran sumber daya alam.

Krisantus mendorong adanya aturan tegas mengenai pengerukan alur Pelayaran Sungai Kapuas oleh pihak ketiga, serta mendesak agar Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah dapat segera beroperasi penuh untuk menampung seluruh aktivitas ekspor daerah.

Selain masalah infrastruktur pelabuhan, Krisantus memberikan sorotan tajam terhadap maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merugikan daerah.

“Kita banyak bocor terutama emas akibat PETI. Sudah puluhan ton yang lolos dari Kalbar. Ini buah simalakama dan perlu disikapi dengan regulasi yang tegas,” tegas Krisantus.

(Rudi)

Kepala Staf Kepresidenan Lepas Ekspor Perdana Alumina di Pontianak

Komentar