Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan Raperda KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu (23/7/2026). (Dok. HO/TNP)
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Ruang Balairungsari, Pontianak, Rabu (23/7/2026).
Penyampaian rancangan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi landasan kesepakatan bersama DPRD dalam penyusunan APBD 2027.
Dalam pemaparannya, Norsan menjelaskan penyusunan anggaran mengacu pada perkembangan ekonomi makro nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2025–2029.
“Target indikator ekonomi makro yang ditetapkan meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 hingga 7,01 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,7 persen, angka kemiskinan pada kisaran 5,64 hingga 6,14 persen, rasio gini 0,298, inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, serta asumsi nilai tukar rupiah Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS,” ujar Ria Norsan.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kalbar akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak, pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, serta potensi dana transfer dan hibah pusat.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kedua dari kiri) secara simbolis menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRD Kalbar pada Rapat Paripurna di Pontianak, Rabu (23/7/2026). (Dok. HO/TNP)
Di sisi belanja, kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, penguatan infrastruktur dasar, dan kemandirian desa.
Alokasi belanja wajib (mandatory spending) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga tetap diprioritaskan untuk enam pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman publik, serta perlindungan masyarakat.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk tambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) yang bersumber dari proyeksi SILPA 2026.
Ria Norsan turut memaparkan proyeksi postur APBD Kalbar 2027:
Pendapatan Daerah:Rp5,75 triliun (terdiri dari PAD Rp3,28 triliun, Pendapatan Transfer Rp2,46 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp2,64 miliar).
Belanja Daerah:Rp5,80 triliun (meliputi Belanja Operasi Rp4,19 triliun, Belanja Modal Rp499,03 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp25 miliar, serta Belanja Transfer Rp1,08 triliun).
Pemprov Kalbar berharap pembahasan bersama DPRD berjalan tepat waktu dan akuntabel demi mendorong percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
