Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong langkah mitigasi terpadu dan konkret untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air payau yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kamis (24/9/26).
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Rakor tersebut digelar guna menghimpun masukan serta pemikiran konstruktif dari lintas sektor untuk merumuskan formulasi penanganan jangka panjang terhadap dua persoalan berulang yang berdampak langsung pada masyarakat.
Krisantus menyoroti krisis air asin dan kabut asap sebagai ancaman tahunan yang membutuhkan penanganan terencana dan terukur agar dampaknya dapat ditekan secara signifikan.
“Terlepas dari adanya El Nino di tahun 2026 ini yang menyebabkan tingginya potensi kebakaran, tentunya kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terulangnya bencana karhutla sebesar ini di tahun yang akan datang,” jelas Krisantus.
Ia mengingatkan bahwa karhutla bukan sekadar masalah kebakaran vegetasi, melainkan bencana yang membawa dampak sistemik luas, mulai dari melumpuhkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga mengganggu jalur transportasi darat, sungai, dan udara.
“Yang menyebabkan potensi kebakaran, tentu kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah. Karena ini terjadi hampir setiap tahun. Air payau setiap tahun. Asap setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini,” ujarnya.
Atas dasar itu, Krisantus menegaskan penanganan karhutla tidak boleh lagi bertumpu pada aksi pemadaman darurat saat api telah berkobar, melainkan harus digeser pada penguatan mitigasi pencegahan dari hulu.
“Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Oleh sebab itu, pada forum yang baik ini, kita semua kumpul di sini. Mari kita memberikan sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, holistik, dalam rangka mencari langkah-langkah konkret ke depan: mitigasi terhadap karhutla, kemudian mengatasi air yang selalu asin setiap tahun. Tentu tidak bisa kita berdiam diri, sehingga langkah konkret perlu kita rumuskan pada forum yang baik ini,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kalbar meminta jajaran perangkat daerah, Forkopimda, BMKG, BRGM, akademisi, serta perusahaan perkebunan untuk memperkuat tiga fokus utama: pencegahan dan kesiapsiagaan, penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi deteksi dini.
Sementara untuk mengantisipasi krisis air payau saat musim kemarau, Pemprov mendorong percepatan pembangunan reservoir penampungan air baku serta kajian teknis pengolahan air payau menjadi air tawar.
“Harapan kita, apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti pada rapat saja. Harus ada langkah konkret yang bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga persoalan yang terus berulang setiap tahun ini dapat kita mitigasi dengan lebih baik,” pungkasnya.
(Dayank Ana Sebalu)
