Tata kelola dan regulasi perdagangan karbon biru (blue carbon) di Indonesia dinilai belum berjalan maksimal di tengah pesatnya transaksi karbon global, sehingga berisiko membuat masyarakat pesisir Kalimantan Barat hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
Sorotan tersebut mengemuka dalam dialog publik bertajuk “Blue Carbon Governance: Integrasi Kebijakan, Investasi Karbon, dan Konservasi Ekosistem Pesisir untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Barat di Coffee Weng, Jalan Reformasi, Pontianak Tenggara, Minggu (22/11/2026).
Forum diskusi tersebut menghadirkan Anggota DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Farah Diba, Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Iwan Taruna Alkadrie, perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat Adi Yani, serta Ketua Umum Badko HMI Kalimantan Barat Muhammad Said Al-Kata.
Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, menyoroti ketertinggalan instrumen regulasi dalam negeri dibandingkan laju perdagangan karbon di tingkat internasional.
Ia menilai keterlibatan aktif mahasiswa diperlukan untuk mengawal tata kelola ekosistem mangrove dan padang lamun agar nilai ekonominya benar-benar dinikmati masyarakat pesisir, bukan sekadar dikuasai segelintir pihak atau lembaga tertentu.
“Artinya carbon trade ini yang sekarang sudah menjadi tren dunia, ya di Indonesia juga harus diatur. Sehingga manfaatnya tidak hanya per personil atau ke lembaga-lembaga, tapi juga masyarakat, terutama di lokasi-lokasi yang punya mangrove dan lamun,” ujar Syarif Iwan.
Ia menegaskan bahwa lemahnya kerangka aturan domestik membuat pemanfaatan potensi karbon biru di tanah air belum optimal.
“Karena terkait dengan carbon trade dan blue carbon ini di dunia sudah cukup masif diperdagangkan, tapi di Indonesia sendiri regulasinya belum maksimal,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Badko HMI Kalimantan Barat, Muhammad Said Al-Kata, mengkritisi lambannya langkah pemerintah maupun pemberdayaan masyarakat setempat dalam mengelola potensi blue carbon.
Celah tata kelola tersebut dinilai membuka peluang komersialisasi oleh pihak luar tanpa memberikan dampak ekonomi yang adil bagi penduduk lokal.
“Selama ini karbon ini sebenarnya sudah lama isunya, tetapi tidak dilakukan upaya pengembangan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat, sehingga banyak pihak luar yang mengkomersialisasi blue carbon ini untuk kepentingan tertentu,” ungkap Said.
Menurutnya, kalangan mahasiswa perlu mengambil peran strategis dalam merumuskan terobosan kebijakan agar kekayaan ekosistem pesisir dan kemaritiman Kalimantan Barat dapat dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Masyarakat lokal itu hanya menjadi penonton, jadi tidak mendapatkan potensi kebermanfaatan ekonomi tentang entitas blue carbon ini. Sehingga kita perlu terobosan baru bagaimana memanfaatkan potensi pesisir dari sektor blue carbon untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.
(Hendrawan)