Polda Kalbar Intai Pabrik Sawit yang Belum Sesuaikan Harga Pembelian TBS Petani

Langkah penertiban ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 serta Peraturan Gubernur (Pergub) Kalbar Nomor 86 Tahun 2022 tentang tata niaga pembelian TBS.

“Kami meminta jajaran untuk terus melakukan pengawasan agar harga pembelian TBS sesuai aturan yang berlaku, sehingga hak petani dapat terlindungi,” tegas Burhanuddin.

Lebih lanjut, Burhanuddin mendorong dinas terkait untuk segera merumuskan dan mengusulkan regulasi yang lebih mengikat bagi para pihak atau agen pengumpul yang membeli TBS dari petani swadaya. Hal ini dinilai krusial guna menjaga keseimbangan dan standardisasi harga hingga ke tingkat korporasi besar.

Sinergi Penertiban Tata Niaga Sawit Daerah
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalbar, Bambang Suharyono, menyatakan bahwa pengawasan ketat ini merupakan wujud nyata dukungan kepolisian dalam mengawal kebijakan ekonomi pemerintah di sektor perkebunan sekaligus melindungi kesejahteraan para petani kelapa sawit lokal.

“Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar tata niaga sawit berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi petani maupun pelaku usaha,” ujar Bambang Suharyono.

Di akhir forum, pihak kepolisian mengimbau seluruh pelaku industri kelapa sawit di Kalimantan Barat untuk patuh terhadap ketetapan harga Kementerian Pertanian demi mewujudkan kesejahteraan petani secara adil serta menciptakan iklim investasi usaha perkebunan yang sehat di daerah.

“Di akhir kegiatan, Dirreskrimsus mengimbau seluruh pihak untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian demi mewujudkan kesejahteraan petani serta terciptanya iklim usaha yang sehat,” pungkas Bambang.

(Dayank Ana)