Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menegaskan bahwa proses penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Seluruh peserta dipastikan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi tanpa adanya jalur khusus, kuota tambahan, maupun titipan dari pihak manapun.
Penegasan tersebut sejalan dengan arahan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Anwar, kepada jajaran SDM dan Humas Polri terkait pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu calon Taruna dan Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026. Saat ini, tahapan seleksi telah memasuki pemeriksaan kesehatan tahap II dengan total 513 peserta nasional yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan seleksi, terdiri dari 468 pria dan 45 wanita.
Anwar menekankan bahwa rekrutmen Akpol 2026 hanya dilakukan melalui satu jalur, yaitu jalur reguler nasional dengan sistem seleksi terbuka dan mekanisme gugur pada setiap tahapan. Pihak kepolisian menyatakan tidak ada kuota khusus, jalur prestasi, perlakuan istimewa, maupun kuota tambahan lainnya.
Merespons instruksi tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Bambang Suharyono, mengimbau masyarakat Kalimantan Barat, khususnya para calon peserta dan orang tua, agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meluluskan peserta.
“Penerimaan Taruna dan Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan transparan. Kami mengajak masyarakat untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu karena seluruh proses seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan dan hasil yang dicapai peserta sendiri,” tegas Bambang, Senin (8/6/2026).
Pengawasan Internal dan Eksternal
Bambang menjelaskan bahwa Polda Kalbar bersama panitia daerah berkomitmen mengawal pelaksanaan rekrutmen agar bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seluruh tahapan seleksi diawasi secara ketat oleh pengawas internal maupun eksternal guna menjamin transparansi proses penerimaan.
Pihak kepolisian juga meminta keterlibatan aktif dari publik untuk memantau jalannya seleksi di lapangan dan melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan rekrutmen ini. Apabila menemukan indikasi pelanggaran atau adanya pihak yang menawarkan bantuan kelulusan dengan meminta sejumlah uang, segera laporkan kepada panitia atau pihak kepolisian. Prinsip BETAH harus menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan rekrutmen Polri yang berkualitas dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Melalui keterbukaan informasi ini, Polda Kalbar berharap masyarakat dapat memahami mekanisme resmi rekrutmen sehingga tidak muncul informasi keliru mengenai adanya kuota tertentu. Proses seleksi diharapkan dapat berjalan secara profesional dan menghasilkan perwira Polri yang berintegritas.
“Polda Kalbar berharap informasi mengenai mekanisme rekrutmen Akpol Tahun Anggaran 2026 dapat dipahami secara luas oleh masyarakat sehingga tidak muncul informasi yang keliru terkait adanya jalur khusus atau kuota tertentu. Dengan demikian, proses seleksi dapat berjalan secara profesional, objektif, dan menghasilkan calon perwira Polri yang berkualitas, berintegritas, serta siap mengabdi kepada masyarakat,” tutup Bambang.
(Hendrawan)
