Sekda Pontianak: Kepatuhan Terhadap SOP Lindungi ASN dari Jeratan Hukum

Amirullah mencontohkan sejumlah kasus riil di lapangan, mulai dari tata cara pengurusan pajak reklame hingga teknis pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit. Menurutnya, kepatuhan ketat pada prosedur dapat menyelamatkan petugas dari tuntutan hukum ketika menghadapi kendala operasional. Sebaliknya, pengabaian tahapan sekecil apa pun berpotensi memicu masalah hukum yang besar bagi stabilitas organisasi.

Digitalisasi Prosedur Kerja

Pemerintah Kota Pontianak kini telah membangun sistem digital untuk menyeragamkan sekaligus mempermudah penyusunan prosedur kerja melalui Aplikasi SOP Kota Pontianak. Amirullah meminta seluruh ASN untuk bersikap adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi demi memastikan proses kerja berjalan lebih konsisten, transparan, dan efisien.

“Kita harus adaptif, menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi untuk kemudahan pekerjaan kita. Jadi, jangan alergi dengan aplikasi,” ujarnya.

Selain berfokus pada sektor pelayanan publik, penekanan SOP ini juga menyasar tata kelola internal pemerintahan, mencakup administrasi keuangan, pengelolaan aset daerah, hingga penegakan disiplin pegawai. Amirullah menegaskan, penanganan terhadap aparatur yang tidak disiplin atau berhalangan tetap karena sakit harus menempuh mekanisme prosedural yang jelas agar tidak menghambat kinerja birokrasi.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, seluruh peserta diharapkan mengikuti materi secara serius agar produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar menjadi formalitas belaka.

“Sehingga SOP yang disusun nanti bukan sekadar dokumen administratif semata, melainkan menjadi pedoman kerja yang efektif, sederhana, dan mudah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak,” kata Amirullah.

(Dayank Ana)