Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) untuk memperkuat kontribusi substantif dalam tata kelola pembangunan daerah. Selain penyiapan sumber daya manusia (SDM) di era digital, kaum intelektual juga diajak mengawal hilirisasi sumber daya alam, khususnya potensi energi terbarukan berbasis biomassa.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I ICDN Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kalimantan Barat di Kubu Raya pada Sabtu (13/6/2026). Agenda ini dihadiri oleh Ketua Umum ICDN Willy Midel Yoseph, Ketua DPW ICDN Kalbar Heri Saman, jajaran Forkopimda, serta kalangan akademisi dan profesional.
Dalam sambutannya, Krisantus menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rakerwil tersebut yang dinilai responsif dalam mengonsolidasikan organisasi di tingkat wilayah.
“Selamat atas terselenggaranya Rapat Kerja Wilayah I ICDN Provinsi Kalbar. Sesuai arahan Ketua Umum tadi, sepertinya Kalbar yang tercepat, yang artinya Kalbar yang terbaik karena lebih dahulu menyelenggarakan Rakerwil,” kata Krisantus Kurniawan.
Baca Juga Buka Pekan Gawai Dayak ke-40, Ria Norsan Sebut PGD Milik Seluruh Masyarakat Kalbar

Ia berharap klaster akademisi dan profesional yang terhimpun dalam organisasi ini dapat memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui penyediaan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan solusi.
“Saya berharap ICDN yang terdiri dari para cendekiawan dan akademisi, yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta pendidikan yang mumpuni, dapat memberikan masukan yang konstruktif dan solutif kepada pemerintah demi kemajuan Kalbar,” ujarnya.
Krisantus menegaskan bahwa tantangan pembangunan dan kompetisi global saat ini mengharuskan masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam pengisian posisi strategis di berbagai sektor.
Baca Juga Angka Putus Sekolah di Kalbar Tembus 82 Ribu, Wamen Dikti Sebut ini PR Besar Pembangunan SDM Kalbar
“Saya ingin ICDN menjadi pemeran utama, bukan hanya menjadi penonton tetapi menjadi nakhoda, menjadi pemeran utama, bukan pemeran figuran,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif tersebut mencakup lingkup yang luas untuk menjawab dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
“Peluang dan tantangan sudah saya sampaikan kepada ICDN, itu yang harus segera kita rebut. Kita harus menjadi pemeran utama, baik dalam kegiatan bisnis, kegiatan sosial, kegiatan politik maupun bidang lainnya,” tutur Krisantus.
Pemerintah daerah menilai keberadaan wadah ini memiliki keunggulan dari aspek ketersediaan tenaga ahli yang siap didistribusikan ke berbagai sektor pengabdian.
“ICDN ini adalah wadah bagi masyarakat Dayak yang di dalamnya terdiri dari kaum intelektual. Anggotanya siap pakai, siap digunakan di mana saja, baik di pemerintahan, lembaga formal maupun non formal. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni,” ungkapnya.
Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi menjadi poin krusial yang disoroti oleh pemprov. Krisantus mengingatkan pentingnya adaptasi digital yang disertai dengan penguatan literasi agar tidak memicu dampak negatif di masyarakat.
Baca Juga Pekan Gawai Dayak ke-40, Kalbar Sambut Delegasi Lintas Negara dari Malaysia
“Suka tidak suka, kita harus mengikuti perkembangan dunia komunikasi, informasi dan globalisasi yang sarat dengan teknologi. Saya yakin ICDN berisi orang-orang yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelasnya.
Ia juga menekankan fungsi kontrol sosial dari kaum intelektual dalam memitigasi kerentanan keamanan siber di tingkat akar rumput.
“Kalau kita tidak memahami literasi digital, kita bisa terpapar berita bohong, judi online, paham radikalisme hingga penipuan. Karena itu kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar teknologi benar-benar memberi manfaat,” pesannya.
Selain sektor SDM, pengawalan terhadap tata kelola sumber daya alam (SDA) agar berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi daerah menjadi agenda yang disoroti. Salah satu sektor strategis yang dipaparkan adalah pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi energi biomassa.
“Kalbar memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan harus dikelola dengan baik. Saya ingin masyarakat kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama yang menikmati hasil dari kekayaan alam yang kita miliki,” kata Krisantus.
Ia membandingkan karakteristik energi berbasis fosil dengan potensi energi hijau melimpah yang dimiliki Kalimantan Barat.
“Kalau batu bara suatu saat bisa habis karena tidak dapat diperbarui. Tetapi biomassa dari kelapa sawit berbeda, ini renewable, bisa terus diperbarui karena ada pohonnya. Saya ingin Kalbar memanfaatkan energi yang ada di Kalbar sendiri,” terangnya.
Baca Juga Ekonomi Kalbar Tumbuh 6,14 Persen, Tertinggi di Pulau Kalimantan
Krisantus memaparkan perhitungan kebutuhan bahan baku industri biomassa lokal yang dinilai masih sangat proporsional dibandingkan dengan total volume produksi cangkang sawit di wilayah tersebut.
“Kita hanya memerlukan sekitar 60 ribu ton per bulan. Saya berharap pabrik-pabrik kelapa sawit dapat memprioritaskan kebutuhan tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, silakan menjual ke luar daerah. Produksi cangkang sawit kita sangat banyak dan ini harus menjadi nilai tambah bagi Kalbar,” urainya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengonfirmasi telah menjalin kesepakatan formal dengan pelaku industri terkait dan PLN untuk mendorong akselerasi transisi energi tersebut.
“Saya sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak biomassa dan PLN. Kami ingin mengonversi potensi yang selama ini belum dimanfaatkan menjadi sumber energi yang bernilai ekonomi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalbar,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPW ICDN Kalbar menjelaskan bahwa Rakerwil I ini difokuskan untuk menyusun cetak biru program kerja organisasi yang dibagi ke dalam tiga komisi utama, yakni komisi sumber daya manusia, komisi pemerintahan, dan komisi sumber daya alam.
“Nanti ketiga komisi ini akan menyusun program kerja sesuai bidangnya masing-masing. Hasil pembahasan dari komisi-komisi tersebut akan menjadi arah gerak ICDN Kalbar ke depan,” katanya.
Pihaknya menyatakan kesiapan penuh untuk menyuplai pemikiran akademis dan taktis guna mendukung akselerasi pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
“ICDN merupakan kumpulan cendekiawan Dayak di Kalbar, baik dari kalangan akademisi, politisi maupun profesional. Karena itu kami siap berkolaborasi dan menjadi mitra pemerintah dengan memberikan masukan serta pemikiran untuk pembangunan Kalbar,” tutupnya.
(Hendrawan)