Otorita IKN Usul Tambahan Anggaran Rp 15,5 Trilliun demi Target Ibu Kota 2028

Selain pengajuan untuk tahun fiskal 2027, OIKN tercatat masih membutuhkan tambahan dana darurat sebesar Rp 3,2 triliun pada tahun berjalan 2026 guna mengamankan keberlanjutan proyek multi-year yang sedang bergulir.

“Kita masih butuh Rp 3,2 triliun lagi untuk tambahan anggarannya,” tuturnya.

Saat ini, pembangunan fisik pada klaster lembaga legislatif dan yudikatif yang mencakup gedung kantor MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial telah berjalan dengan progres sekitar 10 persen.

Secara akumulatif, total kebutuhan ekosistem utama ini hingga 2028 diproyeksikan mencapai Rp 48,8 triliun, mengacu pada kesepakatan rapat terbatas bersama Presiden pada Februari 2025.

“Program atau alokasi anggaran kami tidak akan keluar dari Rp 48,8 triliun ini dari tahun 2025 sampai 2028,” tegas Basuki.

Dari cetak biru yang dipaparkan, proyek tahap pertama senilai Rp 3,7 triliun untuk utilitas dasar dan ruang terbuka di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah rampung 100 persen pada akhir 2025. Tahap kedua senilai Rp 20 triliun difokuskan pada pemenuhan gedung utama pemerintahan, dan tahap ketiga senilai Rp 17,2 triliun dialokasikan bagi hunian vertikal maupun rumah tapak bagi pejabat negara, aparatur sipil, serta area diplomatik.

Mengenai rincian pagu indikatif 2027 yang sebesar Rp 6,7 triliun, Basuki memaparkan bahwa struktur belanja lembaga diprioritaskan pada sektor rill pembangunan kawasan.

“Jadi belanja pegawai hanya 5 persen dari total pagu DIPA,” pungkas Basuki, seraya menambahkan bahwa 91 persen dana terserap untuk program strategis dan 82 percent di antaranya berwujud belanja modal.

(Dayank Ana)