Jurnalis tidak terikat mekanisme permohonan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) saat menjalankan tugas peliputan karena kerja jurnalistik berada di bawah payung Undang-Undang Pers.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat, M. Darussalam, menyikapi masih ditemukannya hambatan akses data di sejumlah dinas maupun badan publik di daerah. Jumat (20/11/2026).
Berbicara di kantornya di Jalan D.A. Hadi, Pontianak Selatan, Jumat (20/11/2026), Darussalam menjelaskan bahwa ketentuan permohonan informasi secara formal dalam UU KIP pada dasarnya ditujukan bagi warga negara dan badan hukum, bukan untuk membatasi kerja pers yang menuntut kecepatan konfirmasi maupun wawancara langsung demi kepentingan publik.
“Berdasarkan ketentuan tersebut, harusnya jurnalis dapat melakukan konfirmasi, dapat melakukan wawancara langsung. Tidak harus mengikuti ketentuan Undang-Undang KIP. Kalau Undang-Undang KIP kan harus ada surat permohonan dan lain sebagainya, jadi perlu waktu. Dan saya kira Undang-Undang KIP kurang fleksibel ketika diaplikasikan oleh teman-teman jurnalis karena butuh waktu, butuh ini, sementara teman-teman jurnalis punya perlu kecepatan waktu ya untuk mendapatkan akses informasi sehingga harus mengacu kepada Undang-Undang Pers ya,” ujar Darussalam.


























