Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Demokrasi

Bekerja di Bawah UU Pers, Komisi Informasi Kalbar Tegaskan Jurnalis Tak Terikat Birokrasi Permohonan Data UU KIP

Hendrawan
Hendrawan
Jumat, 20 November 2026 · 23:472 menit baca
Bekerja di Bawah UU Pers, Komisi Informasi Kalbar Tegaskan Jurnalis Tak Terikat Birokrasi Permohonan Data UU KIP
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat M. Darussalam memberikan keterangan pers terkait mekanisme akses data publik bagi jurnalis di kantornya di Jalan D.A. Hadi, Pontianak Selatan. (Dok. HO/Nusantara Post)

Jurnalis tidak terikat mekanisme permohonan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) saat menjalankan tugas peliputan karena kerja jurnalistik berada di bawah payung Undang-Undang Pers.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat, M. Darussalam, menyikapi masih ditemukannya hambatan akses data di sejumlah dinas maupun badan publik di daerah. Jumat (20/11/2026).

Berbicara di kantornya di Jalan D.A. Hadi, Pontianak Selatan, Jumat (20/11/2026), Darussalam menjelaskan bahwa ketentuan permohonan informasi secara formal dalam UU KIP pada dasarnya ditujukan bagi warga negara dan badan hukum, bukan untuk membatasi kerja pers yang menuntut kecepatan konfirmasi maupun wawancara langsung demi kepentingan publik.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, harusnya jurnalis dapat melakukan konfirmasi, dapat melakukan wawancara langsung. Tidak harus mengikuti ketentuan Undang-Undang KIP. Kalau Undang-Undang KIP kan harus ada surat permohonan dan lain sebagainya, jadi perlu waktu. Dan saya kira Undang-Undang KIP kurang fleksibel ketika diaplikasikan oleh teman-teman jurnalis karena butuh waktu, butuh ini, sementara teman-teman jurnalis punya perlu kecepatan waktu ya untuk mendapatkan akses informasi sehingga harus mengacu kepada Undang-Undang Pers ya,” ujar Darussalam.

Pemberangkatan Ilegal 11 Calon Pekerja Migran Asal NTT ke Sarawak Digagalkan di Kubu Raya
Baca Juga

Pemberangkatan Ilegal 11 Calon Pekerja Migran Asal NTT ke Sarawak Digagalkan di Kubu Raya

Terkait kendala lapangan dalam penelusuran data, KI Kalbar mendorong seluruh badan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk membuka akses data seluas-luasnya selama informasi tersebut belum ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.

“Dari Komisi Informasi memang kita selalu meminta pada badan publik, bukan hanya pada dinas tingkat provinsi, tapi di tingkat kabupaten/kota juga untuk memberikan akses yang luas terhadap informasi publik. Kecuali informasi tersebut sudah dinyatakan informasi yang dikecualikan. Terkait dengan informasi publik tersebut, memang apalagi karhutla tadi, karhutla itu kami memandang bahwa ini merupakan informasi yang sifatnya serta-merta,” kata Darussalam.

Ia menekankan bahwa penyampaian informasi yang bersifat serta-merta tidak boleh ditunda oleh instansi terkait karena menyangkut hajat hidup orang banyak, mobilitas warga, aktivitas ekonomi, hingga dampak kesehatan masyarakat.

“Misalnya terkait dengan air asin, air asin ini kan informasi yang bagi kami juga serta-merta sehingga harus disampaikan bagaimana kadar garamnya, implikasi terhadap kesehatan, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Diduga Dieksploitasi dalam Kasus Penipuan Daring di Pontianak, LBH HWCI Desak Usut Dugaan TPPO Delapan WNA Malaysia
Baca Juga

Diduga Dieksploitasi dalam Kasus Penipuan Daring di Pontianak, LBH HWCI Desak Usut Dugaan TPPO Delapan WNA Malaysia

Dalam aspek pengawasan, Darussalam mengakui pemantauan terhadap seluruh badan publik terutama di tingkat kabupaten dan kota masih menghadapi keterbatasan sumber daya.

Kendati demikian, lembaga tersebut terus mendorong agar penyediaan data publik bersifat valid, produktif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.

“Koordinasi kami dalam konteks melakukan monitoring, kami lakukan kepada badan publik, tapi memang tidak semua badan publik karena memang keterbatasan, terutama badan publik yang ada di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Apabila akses data berulang kali menemui jalan buntu, Darussalam menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dapat ditempuh melalui mekanisme pengajuan permohonan mediasi atau ajudikasi, di samping jalur lembaga pengawasan pelayanan publik lainnya yang relevan.

“Informasi yang diminta oleh teman-teman jurnalis selama informasi tersebut belum atau tidak ditetapkan sebagai informasi dikecualikan, saya berpandangan bahwa itu merupakan informasi yang harus dapat terakses oleh masyarakat dan memang informasinya harus dapat diakses juga oleh jurnalis untuk disampaikan,” pungkas Darussalam.

(Hendrawan)