Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Lingkungan

Laut Disorot COP31, WALHI Ingatkan Ancaman Perampasan Ruang Pesisir

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Jumat, 20 November 2026 · 15:582 menit baca
Laut Disorot COP31, WALHI Ingatkan Ancaman Perampasan Ruang Pesisir
Suasana diskusi bertema mangrove dan restorasi pesisir di Indonesia Pavilion, COP31 UNFCCC, Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026). WALHI mengingatkan, meningkatnya perhatian terhadap laut dalam perundingan iklim berisiko memicu perampasan ruang pesisir dari masyarakat lokal. (Foto: Hardi/Nusantara Post)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperingatkan bahwa meningkatnya perhatian dunia terhadap laut dalam perundingan iklim COP31 UNFCCC di Antalya, Turki, berisiko mengorbankan masyarakat pesisir.

Menurut WALHI, agenda iklim global belum menjawab satu pertanyaan mendasar: siapa yang akan mengendalikan masa depan laut?

Untuk pertama kalinya, aksi iklim berbasis laut masuk ke dalam rancangan keputusan utama (Cover Decision) COP31.

Dialog Laut dan Perubahan Iklim 2026 juga mendorong agar langkah berbasis laut diintegrasikan ke dalam target iklim nasional (Nationally Determined Contributions/NDC).

Guru Besar Fahutan Untan Usulkan Mempawah Jadi Percontohan Restorasi Mangrove di COP31
Baca Juga

Guru Besar Fahutan Untan Usulkan Mempawah Jadi Percontohan Restorasi Mangrove di COP31

WALHI menilai ini kemajuan penting. Namun, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026), WALHI menegaskan tata kelola laut tidak boleh direduksi menjadi urusan perdagangan karbon, pendanaan iklim, atau peluang investasi.

“Krisis iklim semakin berkembang menjadi krisis solusi. Ketika laut menjadi pusat perhatian negosiasi iklim global, kita harus memastikan bahwa masyarakat pesisir tidak kehilangan kendali atas wilayah dan sumber daya yang menopang kehidupan mereka,” kata Pengkampanye Perlindungan Laut dan Pesisir WALHI Mida Saragih.

Ancaman “coastal grabbing”

WALHI menyoroti risiko perampasan ruang pesisir atas nama agenda iklim (climate-driven coastal grabbing).

Wilayah pesisir makin dilirik pemerintah, investor, dan korporasi lewat inisiatif berlabel ekonomi biru dan karbon biru. Akibatnya, masyarakat lokal bisa kehilangan akses ke pantai, wilayah tangkap ikan, dan hutan mangrove.

Bupati Mempawah Bawa Kisah Mangrove ke COP31: Pantai Kami Kini Tumbuh
Baca Juga

Bupati Mempawah Bawa Kisah Mangrove ke COP31: Pantai Kami Kini Tumbuh

“Tanpa pengakuan hak dan perlindungan yang kuat, aksi iklim berisiko memperkuat ketimpangan yang ada serta mempercepat konsentrasi penguasaan wilayah pesisir,” ujar Mida.

Menurut WALHI, sejumlah isu penting belum mendapat perhatian memadai di meja perundingan, yaitu:

  • hak tenurial masyarakat pesisir;
  • perlindungan perikanan skala kecil;
  • tata kelola pendanaan kelautan;
  • dominasi korporasi di sektor perikanan dan budi daya;
  • mekanisme perlindungan dari perampasan ruang pesisir.

Di dalam negeri, WALHI menilai agenda ekonomi biru mendorong budi daya perikanan skala industri dan investasi besar di pesisir. Hal ini berpotensi memusatkan penguasaan sumber daya pada segelintir pihak dan membuat masyarakat makin bergantung pada sistem produksi industri.

“Ekonomi laut yang benar-benar tangguh harus memperkuat hak-hak masyarakat, pemulihan ekologi, dan tata kelola sumber daya laut berkeadilan,” kata Mida.

WALHI mendesak negara-negara peserta COP31 untuk:

  1. mengakui dan melindungi hak tenurial masyarakat pesisir dan nelayan kecil dalam semua aksi iklim berbasis laut;
  2. membangun mekanisme perlindungan dari perampasan ruang pesisir;
  3. memprioritaskan adaptasi berbasis masyarakat, pemulihan ekosistem, dan perikanan skala kecil;
  4. membuka akses langsung pendanaan iklim bagi masyarakat pesisir, masyarakat adat, perempuan nelayan, dan komunitas perikanan kecil.

Bagi WALHI, keberhasilan aksi iklim di laut tidak diukur dari jumlah karbon yang terserap atau besarnya investasi.

Data Ilmiah Jadi Basis Investasi Iklim dan Tata Kelola Hutan
Baca Juga

Data Ilmiah Jadi Basis Investasi Iklim dan Tata Kelola Hutan

Ukurannya adalah apakah masyarakat pesisir tetap memiliki hak atas wilayahnya dan mampu menentukan masa depannya sendiri.

(Dayank Ana)