Pemanfaatan data ilmiah yang terukur dinilai krusial untuk menekan risiko lingkungan dan memperkuat kredibilitas pendanaan sektor kehutanan di forum COP31.
Kementerian Kehutanan mendorong penggunaan data ilmiah sebagai dasar kebijakan pengelolaan hutan dan investasi iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Sabtu (14 November 2026).
Informasi ilmiah yang terintegrasi dibutuhkan pelaku usaha dan pemerintah untuk mengukur perubahan karbon sekaligus memastikan kelestarian ekosistem.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati menyampaikan hal tersebut dalam diskusi panel di Paviliun Finlandia.
Baca JugaDi COP31, Kemenhut Ajak Dunia Danai Konservasi lewat IBioFund
Forum yang digagas University of Helsinki ini mempertemukan pembuat kebijakan, peneliti, dan perwakilan sektor swasta dari Finlandia, Amerika Serikat, serta Indonesia.
“Bagi Indonesia, informasi ilmiah yang terintegrasi sangat penting karena pengelolaan hutan tidak hanya menyangkut karbon. Kita juga harus mempertimbangkan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, tata air, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan,” kata Haruni dalam diskusi tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, Indonesia memperkuat Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) yang memadukan pengamatan satelit, pengukuran lapangan, dan data inventarisasi hutan. Informasi ini menjadi landasan untuk menghitung emisi serta serapan karbon guna mendukung skema REDD+ dan target FOLU Net Sink 2030.
Haruni mengakui bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan hasil riset dapat diaplikasikan hingga ke tingkat tapak oleh pemerintah daerah, pengelola hutan, dan pelaku usaha.
Baca JugaKemenhut Dorong Safe Harbour agar Pembeli Kredit Karbon Tak Ragu
Selain itu, perbedaan definisi, periode pengamatan, dan faktor emisi dalam inventarisasi gas rumah kaca kerap memicu selisih estimasi.
Perbedaan metodologi tersebut harus didokumentasikan secara transparan agar tidak menghambat akses pendanaan berbasis hasil.
Bagi sektor swasta, data ilmiah yang kredibel menjadi instrumen utama untuk menilai risiko lingkungan, menentukan prioritas investasi iklim, serta memverifikasi dampak proyek restorasi ekosistem maupun karbon kehutanan.
Forum panel yang dimoderatori penasihat Atmospheric and Climate Competence Center Finlandia Sami Paatero itu turut menghadirkan Direktur Jenderal Natural Resources Institute Finland Johanna Buchert dan akademisi University of Pennsylvania Stephen Hammer.
Para panelis sepakat bahwa integrasi sains dan kebijakan publik menentukan efektivitas aksi iklim global.
Pertemuan ini juga membuka peluang perluasan kerja sama riset antara Indonesia dan Finlandia melalui International Tropical Peatlands Center (ITPC).
Baca JugaARUKI Kritik Pidato Hashim di COP31: Jual Karbon di Tengah Karhutla
Kolaborasi tersebut akan menggabungkan keahlian pengamatan atmosfer Finlandia dengan pengalaman Indonesia dalam memantau hutan serta ekosistem gambut tropis.
“Tujuan kita bukan sekadar menghasilkan data ilmiah yang lebih baik, tetapi memastikan pengetahuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat,” ujar Haruni.
(Dayank Ana)