Kementerian Kehutanan bersama AMAN mendampingi penyusunan dan peninjauan dokumen pengelolaan kawasan hutan adat guna memperkuat usaha produktif warga lokal.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memfasilitasi penyusunan dan peninjauan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) pada empat unit Hutan Adat Mentawai, Sumatera Barat, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai ini bertujuan memperkuat tata kelola kawasan serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sumatera Barat tercatat memiliki lima unit Hutan Adat yang telah ditetapkan pemerintah, terdiri atas empat unit di Kepulauan Mentawai seluas 6.907 hektare dan satu unit di Dharmasraya seluas 35 hektare.
Dari empat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Mentawai, tiga di antaranya telah memiliki dokumen rencana kelola, sedangkan MHA Uma Rokot menjadi sasaran penyusunan dokumen baru dalam program ini.
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kemenhut Apri Dwi Sumarah menyatakan bahwa dokumen RKPS berfungsi sebagai pedoman utama bagi warga adat dalam mengelola wilayah dan mengembangkan unit bisnis.
“Melalui RKPS, masyarakat adat diharapkan mampu memetakan potensi wilayahnya, memperkuat kelembagaan, serta mengembangkan usaha produktif secara mandiri dengan tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian hutan,” kata Apri.
Tim pendamping menyusun dokumen rencana kelola MHA Uma Rokot melalui observasi lapangan dan diskusi kelompok terarah di Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan.
Kegiatan tersebut mencakup pemetaan kawasan hutan adat berstatus fungsi produksi seluas 114 hektare sekaligus identifikasi usaha yang telah dijalankan warga.
Ketua Kelompok Uma Rokot Johni T. Oinan menilai dokumen perencanaan tersebut krusial untuk menjamin keberlanjutan ekonomi warga tanpa merusak tatanan tradisi.
“Kami berharap melalui penyusunan RKPS, potensi hutan dan usaha yang dimiliki masyarakat dapat dikelola lebih terarah, memberi manfaat bagi keluarga dan generasi mendatang, tanpa meninggalkan adat serta kearifan lokal,” ujarnya.
Selain menyusun dokumen baru, tim gabungan turut meninjau ulang dokumen RKPS milik tiga komunitas adat lainnya, yakni MHA Uma Goiso Oinan, Uma Usut Ngaik, dan Uma Saureinu.
Proses peninjauan bersama para pemimpin adat (Rimata) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pagai Sipora Unit XII ini dilakukan untuk menyesuaikan rencana kerja dengan dinamika kelembagaan serta kondisi lapangan terkini.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi pendamping diharapkan mampu mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.