Indonesia membagikan pengalamannya mengakses dan memakai pendanaan REDD+ berbasis hasil (results-based payments/RBP) dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Melalui program percontohan Green Climate Fund (GCF), Indonesia memperoleh persetujuan pendanaan USD 103,8 juta atas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan periode 2014–2016.
Pengalaman itu disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam diskusi “REDD+ as a Catalyst: How Results-Based Finance Transforms the Forests and Land Use Sector”.
Diskusi itu digelar United Nations Development Programme (UNDP) di UNDP Pavilion, Blue Zone COP31.
“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa manfaat pendanaan berbasis hasil tidak hanya terletak pada dana yang diterima, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan kapasitas nasional yang terus mendukung pengelolaan hutan dan aksi iklim setelah periode pembayaran berakhir,” kata Haruni.
Haruni menyebut tiga pelajaran utama dari proses pendanaan REDD+ berbasis hasil:
- Pemantauan dan pelaporan. Indonesia membutuhkan sistem pemantauan hutan nasional yang kredibel serta pelaporan emisi yang konsisten dan transparan.
- Koordinasi kelembagaan. Pendanaan REDD+ ikut memperkuat tata kelola kehutanan, antara lain melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Perhutanan Sosial, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
- Pengelolaan dana iklim. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengelola dan menyalurkan dana agar sesuai prioritas nasional dan menjangkau kegiatan di daerah.
Menurut Haruni, ketiga hal itu menjadi modal untuk melanjutkan REDD+ dan mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Haruni menyarankan negara yang sedang mempersiapkan akses pendanaan serupa untuk membangun sistem nasional sejak awal.
“Sistem pemantauan dan pelaporan emisi, safeguards, serta mekanisme pengelolaan pendanaan memerlukan waktu untuk dibangun dan diperkuat. Karena itu, semuanya perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar persyaratan untuk memperoleh pendanaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pendanaan berbasis hasil juga bergantung pada sejauh mana manfaatnya sampai ke pihak yang menjaga hutan secara langsung, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengelola hutan, dan masyarakat.
Diskusi itu dimoderatori Dirk Nemitz, AFOLU Team Lead Sekretariat UNFCCC. Forum tersebut mempertemukan negara peserta program percontohan GCF REDD+ RBP, seperti Indonesia, Uganda, Meksiko, dan Kosta Rika, dengan negara yang tengah bersiap mengakses pendanaan serupa.
Pengalaman ini, menurut Kementerian Kehutanan, menjadi bekal bagi Indonesia untuk mengejar pendanaan REDD+ berbasis hasil tahap berikutnya.
(Dayank Ana)
