Bendahara Disnakertrans Kalbar Tersangka Korupsi Retribusi Tenaga Kerja Aasing

Polda Kalimantan Barat akan menyerahkan tersangka kasus dugaan korupsi uang retribusi perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar kepada jaksa pada Selasa, 17 November 2026. Kerugian negara dalam perkara tahun anggaran 2025 itu ditaksir Rp448 juta.

Tersangka berinisial SO menjabat pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK SKPD) di Disnakertrans Kalbar pada 2025.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Negeri Pontianak telah menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) pada 26 Oktober 2026.

“Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh tersangka SO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652,” kata Burhanuddin di Pontianak, Kamis (12/11/2026).

Penyidik menjadwalkan pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pada Selasa pekan depan.

Untuk memulihkan kerugian negara, penyidik telah menyita aset SO dengan taksiran nilai Rp150 juta, atau sekitar sepertiga dari total kerugian.

“Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara,” ujar Burhanuddin.

SO dijerat Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) juncto Pasal 20 huruf a, dengan ancaman penjara 2 hingga 20 tahun.

Ia juga dijerat Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman penjara 3 hingga 15 tahun.

Setelah pelimpahan pada 17 November, jaksa akan menyusun dakwaan dan membawa perkara ini ke Pengadilan Tipikor Pontianak.

(Rudi)

Bendahara Disnakertrans Kalbar Tersangka Korupsi Retribusi Tenaga Kerja Aasing

Komentar