Link-AR Borneo menyatakan kehadiran konsesi PT Muara Sungai Landak (MSL) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, memicu konflik lahan, kriminalisasi warga, dan kerusakan lingkungan.
Temuan itu dipaparkan dalam diseminasi hasil riset di Pontianak, Jumat (13/11/2026).
PT MSL memegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk perkebunan kayu pemasok bahan baku industri bubur kertas.
Menurut Link-AR Borneo, ekspansi perusahaan itu melanggar prinsip pengelolaan hutan lestari.
Indonesia Buka Peluang Pasok Kredit Karbon Hutan ke Jepang, Kemenhut Tawarkan Pemulihan 12 Juta Hektare Lahan Rusak
Staf Riset dan Komunikasi Link-AR Borneo, Raden Fajarullah, mengatakan konflik bermula saat perusahaan masuk pada 2012 tanpa sosialisasi yang memadai. Batas wilayah kelola juga tidak transparan.
Akibatnya, warga di Desa Peniti Dalam Satu, Wajok Hilir, dan Jungkat mendapati lahan pertanian dan kebun mereka masuk ke area konsesi perusahaan yang luasnya belasan ribu hektare.
“Masyarakat sampai hari ini tidak mengetahui bahwa wilayahnya mereka masuk ke dalam hutan produksi. Masyarakat baru mengetahui ketika ada perusahaan MSL masuk, di situlah masyarakat mengetahui wilayahnya masuk ke dalam hutan produksi dan kemudian diberikan izin PBPH kepada perusahaan,” kata Deden.
Menurut Raden, sejumlah warga yang mencari kayu untuk kebutuhan sehari-hari dan membangun rumah di kawasan yang diklaim perusahaan sempat berurusan dengan hukum.
Koalisi Sipil Desak RSPO Bertanggung Jawab atas Karhutla
Sebanyak 11 warga sempat ditahan atas tuduhan pembalakan liar. Lima orang di antaranya ditahan sekitar sembilan bulan.
Riset Link-AR Borneo mencatat pembukaan lahan seluas 4.088 hektare di area konsesi sepanjang 2015 hingga 2026.
Perusahaan juga membangun sekitar 40 kanal di lahan gambut yang sebagian besar kedalamannya lebih dari tiga meter.
Menurut lembaga itu, aktivitas tersebut merusak tata air gambut dan memicu banjir berulang yang makin meluas.
Sawah pasang surut dan kebun kelapa dalam milik warga terendam lumpur dan mati.
Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) Kalimantan Yunus Sudaryanti, yang hadir dalam forum itu, menjelaskan kewajiban hukum PT MSL.
Webinar Gambut: BPGMN Dinilai Perlu Penanggung Jawab Operasional di Daerah
Perusahaan wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Gambut (RPPG) dan menginventarisasi gambut di wilayah konsesinya.
Setelah inventarisasi rampung, balai akan memverifikasinya di lapangan. Perusahaan lalu wajib mengajukan dokumen rencana pemulihan gambut untuk disahkan instansi berwenang.
“PT MSL punya kewajiban menyusun dan memiliki rencana perlindungan dan pengelolaan gambutnya,” ujar Yunus.
BPEGM Kalimantan menyatakan siap memfasilitasi evaluasi perizinan dan mendorong peninjauan ulang operasional PT MSL. Tujuannya agar perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan secara transparan.
(Hendrawan)
