Kementerian Kehutanan mendorong kepastian hukum bagi pembeli kredit karbon berintegritas tinggi untuk memperbesar pembiayaan iklim.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Laksmi Wijayanti menyampaikan hal itu saat peluncuran laporan tentang mekanisme safe harbour di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026).
Laporan berjudul “Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governments” itu disusun International Emissions Trading Association (IETA) bersama Coalition to Grow Carbon Markets.
“Pasar karbon memiliki potensi yang sangat besar untuk memobilisasi pembiayaan swasta bagi aksi iklim. Namun, pertumbuhannya membutuhkan lebih dari sekadar pasokan kredit karbon yang memadai,” kata Laksmi.
Safe harbour adalah perlindungan hukum bersyarat bagi perusahaan yang membeli kredit karbon berkualitas tinggi dan menyampaikan klaim iklimnya secara bertanggung jawab.
Menurut Laksmi, perusahaan kini makin menghadapi risiko hukum dan reputasi saat membeli kredit karbon atau mengumumkannya sebagai bagian dari aksi iklim. Ketidakpastian itu dinilai menghambat investasi, termasuk pada proyek karbon berkualitas.
Laporan itu merekomendasikan pemerintah menyusun pedoman resmi, sistem pelabelan atau sertifikasi yang diakui, serta kerangka hukum yang lebih kuat.
Perlindungan ini tidak membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum dan tidak menjamin mutlak kualitas kredit karbon.
Laksmi menegaskan kelayakan kredit karbon dari Indonesia juga harus mempertimbangkan hak atas lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengamanan lingkungan dan sosial, serta pembagian manfaat bagi masyarakat.
“Persyaratan tersebut sangat penting dalam sektor kehutanan, karena kegiatan karbon berkaitan erat dengan tata kelola hutan, masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, serta perlindungan ekosistem dalam jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Kemenhut, Indonesia juga sedang memperkuat landasan hukum perdagangan karbon, termasuk lewat pendekatan safe harbour, kontrak yang lebih terstandar, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Dorongan pemerintah ini datang ketika promosi pasar karbon Indonesia di COP31 menuai kritik.
Sehari sebelumnya, Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai Indonesia tidak layak menjual kredit karbon saat kebakaran hutan dan lahan 2026 diperkirakan melepas sekitar 80 juta ton CO₂e.
Kredibilitas pasar karbon hutan Indonesia, yang menurut Laksmi ingin dibangun agar “kompetitif dan tepercaya”, akan diuji oleh sejauh mana kebakaran dan deforestasi bisa dikendalikan.
(Syahrul)
