Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humanity Women Children Indonesia (HWCI) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik pengungkapan kasus penipuan daring (scamming) di Pontianak yang menjerat delapan perempuan warga negara Malaysia sebagai tersangka. Selasa (17/11/2026).
Kedelapan perempuan tersebut merupakan bagian dari total 31 warga negara asing (WNA) yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran keimigrasian serta penipuan daring.
Kuasa hukum para tersangka, Eka Nurhayati Ishak, mengungkapkan adanya indikasi kuat eksploitasi tenaga kerja berdasarkan hasil wawancara mendalam sejak pihaknya resmi menerima kuasa pendampingan hukum pada 13 November 2026.
Menurut Eka, para kliennya yang mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera di Malaysia awalnya direkrut dengan janji gaji menggiurkan hingga 20 ribu ringgit Malaysia.
Namun, setibanya di Pontianak, mereka justru mengalami penyekapan dan dipaksa bekerja selama 24 jam sebagai operator layanan pelanggan (customer service) sindikat penipuan daring yang menyasar korban di luar negeri.
“Awalnya mereka datang ke Indonesia, khususnya Kota Pontianak, karena diajak seseorang dengan janji akan dipekerjakan dengan gaji kurang lebih 20 ribu ringgit. Namun, setelah sampai di sini, mereka justru disekap dan dimasukkan ke dalam ruangan serta tidak diperbolehkan keluar,” ujar Eka dalam konferensi pers di Pontianak, Senin (16/11/2026).
Eka menilai penyidik perlu membongkar jaringan perekrut dan aktor pengendali di balik kejahatan siber tersebut, alih-alih hanya menjerat pekerja di tingkat hilir dengan pasal keimigrasian.
“Kami melihat ada fakta yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum, terutama terkait dugaan TPPO. Dari pengakuan delapan klien kami, mereka datang karena dijanjikan pekerjaan, tetapi kenyataannya justru mengalami eksploitasi,” jelasnya.
Selain indikasi perdagangan orang, tim kuasa hukum juga menyoroti kepastian hukum serta kejelasan proses penyidikan mengingat berkas perkara baru memasuki tahap pertama pelimpahan ke kejaksaan, sementara masa penahanan para WNA dijadwalkan berakhir pada 25 November 2026.
“Kami mendapat informasi bahwa prosesnya baru akan memasuki tahap satu, sementara masa penahanan dijadwalkan berakhir pada 25 November. Karena itu, kami meminta pihak Imigrasi segera berkoordinasi dengan kami sebagai kuasa hukum agar proses hukum ini jelas dan memberikan kepastian hukum,” ungkap Eka.
Dalam kesempatan yang sama, LBH HWCI turut mempertanyakan keberadaan barang-barang pribadi milik kliennya berupa dompet dan tas yang dilaporkan hilang sejak proses penangkapan, sehingga para tahanan kini hanya memegang kartu identitas.
“Kami mempertanyakan barang-barang pribadi mereka. Sebagian klien kami mengaku tidak lagi memiliki dompet maupun tas. Ini juga menjadi hal yang perlu kami pertanyakan kepada pihak terkait, apakah barang-barang tersebut diamankan sebagai barang bukti atau bagaimana keberadaannya,” tegas Eka.
Pihak LBH HWCI telah mendatangi Konsulat Malaysia di Jalan Perdana, Pontianak, guna memvalidasi status kewarganegaraan kedelapan perempuan tersebut. Eka memastikan seluruh pendampingan hukum dilakukan secara cuma-cuma (pro bono) atas dasar kemanusiaan serta tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
“Kami melakukan pendampingan ini dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada kompensasi maupun permintaan uang. Yang kami perjuangkan adalah sisi kemanusiaannya dan memastikan mereka mendapatkan kepastian hukum,” katanya.
“Kami berharap seluruh fakta dapat diungkap secara terang. Apabila memang ada pihak yang mengeksploitasi mereka, hal itu juga harus ditindaklanjuti. Pada akhirnya, kami ingin proses hukum berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” pungkas Eka.
(Hendrawan)