Dugaan Perampasan Aset di Jagoi Babang Resmi Dilaporkan ke Polda Kalbar

Kasus dugaan perampasan dan penyitaan paksa sejumlah aset milik Irvan Septiawan yang terjadi di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, resmi dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Barat, Jumat (4/9/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum korban, Sumardi Muhammad Noor, bersama staf legal Adam JR. Laporan tertulis telah diserahkan ke Polda Kalbar melalui surat pengaduan tertanggal 16 Juli 2026.

Aset milik Irvan Septiawan yang diduga disita secara paksa oleh terlapor berinisial MK bersama sejumlah rekannya meliputi satu unit truk bernomor polisi KB 8948 J, satu unit mobil pikap KB 8115 AU, serta dua unit rumah toko (ruko).

Kuasa hukum pelapor, Sumardi Muhammad Noor, menjelaskan bahwa pihak pelapor telah dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan tambahan atas aduan tersebut.

“Pada hari Jumat 4 September 2026 sekira pukul 14.30 WIB, pelapor didampingi kuasa hukumnya memberikan keterangan kepada penyidik Brigadir Gery Vareza Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Kalbar,” kata Sumardi.

Atas pengaduan yang dilayangkan, pihak kepolisian telah menerbitkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 20 Agustus 2026.

Bangunan ruko dan truk kuning yang menjadi objek dugaan penyitaan paksa di Jagoi Babang, Bengkayang. (Dok. HO/Nusantara Post)

Sumardi berharap penyidik dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara tuntas hingga ke pengadilan.

“Untuk itu sangat diharapkan proses hukum ini dapat ditindaklanjuti, hingga ke meja hijau,” tegas Sumardi.

Lebih lanjut, Sumardi mengingatkan bahwa kewenangan penyitaan aset secara hukum hanya berada di tangan penyidik Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu, atau juru sita berdasarkan putusan pengadilan.

“Secara hukum tindakan ilegal, premanisme atau main hakim sendiri atau eigenrichting, tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak boleh ada pihak yang bertindak secara sewenang-wenang.

“Negara kita ini negara hukum, kedepankan aturan hukum yang mana eksekusi penyitaan atau eksekusi aset yang sah hanya dilakukan juru sita berdasarkan putusan pengadilan, bukan menggunakan tangan besi,” pungkasnya.

(roska)

Dugaan Perampasan Aset di Jagoi Babang Resmi Dilaporkan ke Polda Kalbar

Komentar