Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

⁠Hukum

Walhi Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda atas Dugaan Karhutla 2026, Tiga di Antaranya Terafiliasi Sinar Mas

Hendrawan
Hendrawan
Kamis, 19 November 2026 · 16:473 menit baca
Walhi Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda atas Dugaan Karhutla 2026, Tiga di Antaranya Terafiliasi Sinar Mas
Sri Hartini dan Indra Syahnanda dari Walhi Kalbar berdiri di depan kantor Ditreskrimsus Polda Kalbar membawa berkas laporan karhutla. (Dok. Walhi Kalbar)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat melaporkan 11 perusahaan perkebunan dan pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada Selasa, (17/11/2026).

Laporan itu terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026, termasuk tiga entitas yang terafiliasi dengan grup Sinar Mas.

Laporan tersebut menyoroti kelalaian tata kelola konsesi di tengah ancaman El Nino serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap ekosistem gambut dan kawasan konservasi.

Berdasarkan dokumen laporan dan analisis citra satelit yang disampaikan Walhi Kalbar, kebakaran tidak hanya terjadi pada areal yang belum diverifikasi lapangan.

Kapolda Kalbar Ingatkan Personel Ditresnarkoba Tidak Terlibat Jaringan Narkotika dan Jaga Integritas Penyidikan
Baca Juga

Kapolda Kalbar Ingatkan Personel Ditresnarkoba Tidak Terlibat Jaringan Narkotika dan Jaga Integritas Penyidikan

Api juga menjalar ke lahan gambut dan zona bernilai konservasi tinggi. Keluhan warga soal infeksi saluran pernapasan akut serta dampak pada aktivitas dan pendidikan turut mempertegas urgensi penindakan hukum.

Dari 11 perusahaan yang dilaporkan, tiga entitas hutan tanaman industri (HTI) yang terhubung dengan jaringan APP Sinar Mas masuk dalam kelompok indikasi berbasis citra satelit dan masih memerlukan verifikasi lapangan.

Ketiganya adalah PT Buana Megatama Jaya, PT Wanakerta Ekalestari, dan PT Finantara Intiga.

PT Buana Megatama Jaya, pemasok APP Sinar Mas di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, tercatat memiliki indikasi luas terbakar 18.971,57 hektare.

Lima Tersangka Korupsi Runway Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Jaksa
Baca Juga

Lima Tersangka Korupsi Runway Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Jaksa

PT Wanakerta Ekalestari, juga pemasok APP Sinar Mas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, tercatat 8.444,34 hektare.

Adapun PT Finantara Intiga, yang berafiliasi dengan APP Sinar Mas di Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Sintang, tercatat 7.181,93 hektare.

Tabel indikasi luas area terbakar tiga perusahaan jaringan APP Sinar Mas di Kalbar, totalnya 34.597,84 hektare. (Dok. Walhi Kalbar)
Tabel indikasi luas area terbakar tiga perusahaan jaringan APP Sinar Mas di Kalbar, totalnya 34.597,84 hektare. (Dok. Walhi Kalbar)

Secara keseluruhan, indikasi luasan kebakaran pada ketiga perusahaan jaringan Sinar Mas tersebut mencapai 34.597,84 hektare. Angka itu berdasarkan analisis citra temporal Sentinel-2 resolusi 10 meter per piksel untuk periode 1 Agustus hingga 12 September 2026.

Keakuratan batas dan luasan aktual di lapangan tetap bergantung pada verifikasi langsung aparat dan instansi berwenang, serta menunggu klarifikasi resmi dari pihak korporasi terkait.

Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Sri Hartini, menilai pembiaran berulang di area konsesi tidak bisa lagi dipandang sebagai kelalaian biasa. Menurut dia, hal itu merupakan pola pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi tegas.

“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” ujar Sri Hartini.

Negara Seremoni
Baca Juga

Negara Seremoni

Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar, Indra Syahnanda, menekankan bahwa fakta di lapangan membantah dalih perusahaan yang kerap mengalihkan tanggung jawab kepada warga atau sumber api dari luar konsesi.

“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasannya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ujar Indra.

Dalam laporan tersebut, Walhi Kalbar merujuk sejumlah aturan sebagai indikasi pelanggaran. Aturan itu antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Walhi Kalbar juga merujuk Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

(Hendrawan)