Instrumen hukum pemberantasan kejahatan finansial di Indonesia memasuki babak baru setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengantongi persetujuan pembicaraan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026).
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” ujar Puan Maharani sebelum mengetok palu pengesahan yang disambut seruan setuju para anggota dewan.
“Terima kasih, alhamdulillah,” imbuhnya.



























