Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Lewat aturan ini, negara bisa merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu tuntutan pidana terhadap pelakunya.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, sehari setelah Komisi III dan pemerintah menyetujui RUU ini dalam pembicaraan tingkat I.


























