Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Koruptor Dirampas Tanpa Vonis

Hendrawan
Hendrawan
Kamis, 19 November 2026 · 14:472 menit baca
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Koruptor Dirampas Tanpa Vonis
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 yang mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: Munchen/Karisma/DPR-RI)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Lewat aturan ini, negara bisa merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu tuntutan pidana terhadap pelakunya.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, sehari setelah Komisi III dan pemerintah menyetujui RUU ini dalam pembicaraan tingkat I.

Perkuat Pemulihan Kerugian Negara dan Korban, DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset
Baca Juga

Perkuat Pemulihan Kerugian Negara dan Korban, DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan, yang langsung dijawab “setuju” oleh para anggota dewan.

Palu pun diketok.

“Terima kasih, alhamdulillah,” ujar Puan.

397 DIM dibahas

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah menuntaskan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan rincian:

Semua Fraksi Setuju, RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna DPR
Baca Juga

Semua Fraksi Setuju, RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna DPR

  • 160 DIM tetap;
  • 135 perubahan redaksional;
  • 40 perubahan substansi;
  • 44 DIM dihapus;
  • 18 substansi baru ditambahkan.

10 poin penting UU Perampasan Aset

Undang-undang ini memuat 10 poin utama:

  1. Prinsip dan asas hukum. Perampasan aset harus efektif, proporsional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.
  2. Ruang lingkup diperluas. Selain korupsi, UU ini menjangkau penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong dan saham bodong.
  3. Pidana tetap berlaku. Perampasan aset tidak menghapus hukuman bagi pelaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai aturan yang berlaku.
  4. Perampasan tanpa tuntutan pidana. Kewenangan diatur tegas mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, persidangan, hingga eksekusi putusan.
  5. Perlindungan pihak ketiga. Pihak yang beriktikad baik tetap diberi ruang untuk membuktikan dan membela haknya.
  6. Pemulihan kerugian korban. Aset dikembalikan langsung kepada korban atau dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
  7. Pengelolaan aset profesional. Badan khusus mengelola aset sitaan, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, hingga penjualan atau pengembalian.
  8. Pengawasan independen. Seluruh tahapan perampasan dan pengelolaan aset diawasi lembaga independen.
  9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang. Ada batasan agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kekuasaan.
  10. Transparansi berbasis teknologi. Tata kelola aset wajib memakai sistem informasi agar terbuka bagi publik.

Apa artinya bagi masyarakat?

Selama ini, aset hasil kejahatan sulit dirampas jika pelakunya kabur, meninggal dunia, atau perkaranya tidak bisa disidangkan. Dengan UU ini, aparat penegak hukum punya dasar hukum untuk mengejar harta hasil kejahatan lebih cepat.

Korban investasi bodong dan penipuan daring juga mendapat harapan baru, karena UU ini secara tegas mengatur pengembalian aset kepada korban.

Setelah disahkan DPR, UU ini masih harus ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara sebelum resmi berlaku.

Pemerintah juga perlu menyiapkan aturan turunan serta membentuk badan pengelola aset dan lembaga pengawas independen agar UU ini bisa dijalankan.

(Hendrawan)