Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Semua fraksi menyetujuinya dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Setelah semua peserta menyatakan setuju, perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU.
Baca JugaHabib Aboe Jelaskan Dasar Hukum Pencalonan Gibran kepada Mahasiswa Kalsel
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang, dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II?” tanya Sufmi Dasco. Pertanyaan itu langsung dijawab “setuju” oleh peserta rapat.
Rapat paripurna untuk mengesahkan RUU tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026).
Dari DPR, rapat dihadiri Ketua Komisi III Habiburokhman serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Pemerintah diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.
Sebelum keputusan diambil, Panitia Kerja (Panja) Komisi III menerima laporan tim perumus dan tim sinkronisasi.
Baca JugaKetua DPD Gerindra Kalbar Dukung Sufmi Dasco Jadi Pengganti Gibran
Menurut Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra, kedua tim telah menuntaskan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama ahli bahasa dan perancang peraturan.
Perbaikan yang dilakukan meliputi redaksi, keselarasan antarpasal agar tidak multitafsir, dan penetapan judul resmi RUU.
Dasco menyebut Komisi III telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun masukan masyarakat.
Ia berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung pembahasan, “sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik.”
Aset bisa dirampas tanpa vonis
Salah satu poin terpenting RUU ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture). Artinya, negara bisa merampas aset hasil kejahatan meski pelakunya tidak pernah divonis.
Artikel di laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengulas naskah RUU yang dibahas. Menurut artikel itu, mekanisme ini berlaku jika perkara tidak bisa disidangkan karena:
Baca JugaPramono Anung dan Sufmi Dasco Masuk Radar Pengganti Gibran
- tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- tersangka atau terdakwa melarikan diri;
- tersangka atau terdakwa sakit permanen;
- pelaku tidak diketahui atau keberadaannya tidak diketahui.
Dalam naskah tersebut, aset yang bisa dirampas dengan cara ini bernilai paling sedikit Rp1 miliar. Permohonannya diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara.
RUU ini juga menyasar penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong.
Selain itu, RUU mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dan menegaskan ancaman pidana terhadap pelaku tetap berlaku.
Peran Kemenkeu: menilai dan melelang aset
Aset hasil rampasan akan dikelola badan yang dibentuk Presiden. Tugasnya meliputi penyimpanan, pengamanan, penilaian, pelelangan, hingga pengembalian aset. Pendanaannya bersumber dari APBN, sumber lain yang sah, dan bagi hasil pengelolaan aset tindak pidana.
Menurut DJKN, tugas badan tersebut bersinggungan dengan bidang penilaian dan lelang yang selama ini ditangani DJKN. Ada beberapa pekerjaan rumah yang disebut dalam tulisan itu:
- prosedur penilaian aset harus dipercepat;
- jumlah penilai perlu ditambah;
- perlu dibuat jenis lelang khusus untuk aset yang dirampas tanpa putusan pidana.
Jika disetujui dalam paripurna, RUU masih harus melalui tahapan administratif, yakni pengesahan oleh Presiden dan pengundangan, sebelum resmi berlaku.
Setelah itu, pemerintah perlu menyiapkan aturan turunan dan membentuk badan pengelola aset agar undang-undang ini bisa dijalankan.
(Ajau)