Habib Aboe Jelaskan Dasar Hukum Pencalonan Gibran kepada Mahasiswa Kalsel

Dalam sesi tanya jawab, mahasiswa mempertanyakan lolosnya persyaratan administrasi ijazah Gibran pada tahapan pemilihan presiden lalu.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Habib Aboe menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia bekerja berdasarkan parameter legalisme dan formalisme. Ia merinci dua instrumen hukum yang menjadi dasar kelolosan syarat usia dan administrasi pencalonan Gibran saat itu.

“Aspek hukum di negara ini menggunakan parameter legalisme atau formalisme. Saat itu, soal persyaratan umur untuk Mas Gibran sudah diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan terkait persyaratan administratif teknisnya, Mas Gibran diloloskan dengan menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023,” kata Habib Aboe di hadapan peserta sarasehan.

Habib Aboe menegaskan bahwa parlemen memiliki batasan konstitusional untuk mengintervensi produk hukum lembaga peradilan.

Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat independen, final, dan mengikat sehingga berada di luar kewenangan DPR RI.

Di sisi lain, ia mengungkapkan adanya catatan serius dalam proses penyusunan aturan teknis di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dinilai memicu perdebatan publik karena tidak melalui mekanisme pembahasan bersama parlemen.

“Perlu dipahami bahwa putusan MK itu berada di luar kewenangan DPR, karena putusan MK bersifat independen, final, dan mengikat. Sementara itu, soal PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memang memicu banyak perdebatan pada waktu itu. Bahkan menurut pimpinan di Komisi II DPR RI saat itu, pasal tersebut tidak pernah dibahas bersama,” ujarnya.

Habib Aboe meminta dinamika ketatanegaraan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi generasi muda dan mahasiswa.

Ia menekankan pentingnya perbaikan regulasi pemilu serta penguatan mekanisme pengawasan agar tata kelola demokrasi ke depan berjalan lebih akuntabel.

(Toni)