Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Perspektif

Negara Seremoni

Riyold
Riyold
Kamis, 19 November 2026 · 15:4810 menit baca
Negara Seremoni
Ilustrasi – kritik terhadap budaya seremoni, mulai dari kebiasaan masyarakat, praktik birokrasi, hingga cara negara bekerja, yang lebih mengutamakan perayaan dan dokumentasi daripada penyelesaian pekerjaan. (Ilustrasi: Nuasntara Post)

Kita piawai merayakan permulaan, dari peletakan batu pertama, peluncuran program, dan pelantikan pejabat, sampai selesainya sidang skripsi. Kita jauh kurang tertarik pada apa yang terjadi sesudahnya.

Negara Seremoni: negara yang lebih fasih merayakan daripada menyelesaikan. Rajin membentuk lembaga, menggelar rapat, meluncurkan aplikasi, dan memperingati hari jadi.

Yang jarang dilakukan adalah bertanya dengan serius: apa hasilnya, dan bagaimana mengukurnya? Kebiasaan ini pun bukan monopoli negara dan birokrasi.

Masyarakat ikut merawatnya, dari lorong kampus sampai linimasa media sosial.

Reformasi Birokrasi Era Artificial Intelligence
Baca Juga

Reformasi Birokrasi Era Artificial Intelligence

Seremoni sendiri tidak salah. Setiap masyarakat butuh ritual untuk menandai momen penting.

Masalahnya muncul ketika ritual berhenti menjadi penanda dan berubah menjadi pengganti kerja.

Kabinet yang Tumbuh ke Samping

Kabinet Merah Putih dilantik dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri, tiga kali lipat jumlah wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju dan 18 kali lipat dari Kabinet Kerja.

Grafik batang berkelompok jumlah menteri dan wakil menteri di tiga kabinet. Kabinet Kerja 2014: 34 menteri, 3 wakil menteri. Kabinet Indonesia Maju 2019: 34 menteri, 18 wakil menteri. Kabinet Merah Putih 2024: 48 menteri, 56 wakil menteri. Sorotan: jumlah wakil menteri naik 18 kali lipat sejak 2014.
Jumlah wakil menteri naik 18 kali lipat dalam satu dekade, menjadikan Kabinet Merah Putih yang tergemuk sejak Orde Baru. Sumber: detikEdu, iNews, GoodStats. Infografis: Nusantara Post

Ditambah kepala badan, utusan khusus, dan pejabat setara, totalnya mencapai 134 orang, terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

Habis Karhutla, Memupuk Hankamnas: Ke Mana Ujung Asap Kita?
Baca Juga

Habis Karhutla, Memupuk Hankamnas: Ke Mana Ujung Asap Kita?

Indonesia pun menjadi negara dengan kabinet tergemuk di Asia Tenggara. (Bisnis.com)

Pembela kabinet besar punya argumen: tak ada standar global soal jumlah menteri, dan semuanya bergantung pada kebutuhan pemerintahan. Argumen itu sah. Namun ia menyisakan satu ironi: tiga bulan kemudian, kabinet yang sama mengumumkan gerakan efisiensi anggaran ratusan triliun rupiah.

Setiap kursi baru membawa sekretariat, staf khusus, mobil dinas, dan tentu saja, rapat koordinasi lengkap dengan printilannya.

Semakin banyak meja, semakin panjang jalur sebuah keputusan untuk sampai ke lapangan. Kabinet seperti ini lebih mirip ruang syukuran koalisi daripada mesin pemerintahan.

27.000 Aplikasi

Digitalisasi semestinya memangkas birokrasi. Di tangan Negara Seremoni, ia justru menggandakannya. Pada Mei 2024, Presiden sendiri mengakui ada sekitar 27.000 aplikasi milik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berjalan sendiri-sendiri dan sering tumpang tindih.

Satu kementerian bahkan memiliki lebih dari 500 aplikasi, dan anggaran untuk membuat aplikasi baru mencapai Rp6,2 triliun.

Kopi Liberika, Lima Kepala Desa, dan Masa Depan Hutan Sanggau
Baca Juga

Kopi Liberika, Lima Kepala Desa, dan Masa Depan Hutan Sanggau

27.000 aplikasi, padahal yang diprioritaskan cukup 9
Empat kartu angka. 27.000 aplikasi pemerintah pusat dan daerah berjalan sendiri-sendiri. Lebih dari 500 aplikasi dimiliki satu kementerian saja. Rp6,2 triliun anggaran disiapkan untuk membuat aplikasi baru. 9 aplikasi prioritas ditetapkan Perpres 82/2023.

Logikanya mudah ditebak. Aplikasi adalah proyek yang bisa diluncurkan, difoto, dan dilaporkan sebagai “inovasi pelayanan” atau “Digitalisasi”.

Integrasi data antarinstansi tidak punya momen peluncuran yang fotogenik.

Maka setiap kepala dinas baru membawa aplikasi baru, lengkap dengan akun, kata sandi, dan formulir yang meminta data yang sama untuk kesekian kalinya.

Dua tahun setelah larangan membuat aplikasi baru, angka itu masih disebut sebagai pekerjaan rumah yang harus dirapikan.

Teknologi dibeli sebagai simbol modernitas, bukan sebagai alat kerja. Rakyat yang dijanjikan kemudahan malah dipaksa mengunduh lebih banyak aplikasi daripada yang ia butuhkan untuk hidup sehari-hari.

Rapat untuk Merencanakan Rapat

Rapat di birokrasi kita jarang dimaksudkan untuk pengambilan keputusan atau membuat target. Ia dimaksudkan untuk eksistensi: ada daftar hadir, ada snack, ada honorarium, ada foto bersama.

Notulen ditulis, lalu disimpan di folder yang tak pernah dibuka lagi.

Walhi Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda atas Dugaan Karhutla 2026, Tiga di Antaranya Terafiliasi Sinar Mas
Baca Juga

Walhi Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda atas Dugaan Karhutla 2026, Tiga di Antaranya Terafiliasi Sinar Mas

Seberapa banyak dari kegiatan ini yang sebenarnya tidak perlu, terungkap ketika negara terpaksa berhemat. Inpres 1/2025 menargetkan efisiensi belanja Rp306,69 triliun.

Di Kementerian Keuangan saja, anggaran perjalanan dinas dipangkas dari Rp1,52 triliun menjadi Rp789,77 miliar.

Anggaran percetakan dan suvenir menyusut dari Rp97,39 miliar menjadi Rp6,53 miliar, terpangkas lebih dari 90%. (Infobank)

Dua batang horizontal yang membandingkan pagu awal dan sisa anggaran Kementerian Keuangan 2025 setelah efisiensi. Perjalanan dinas turun dari Rp1,52 triliun menjadi Rp789,77 miliar, terpangkas 48 persen. Percetakan dan suvenir turun dari Rp97,39 miliar menjadi Rp6,53 miliar, terpangkas 93 persen.
Setelah Inpres 1/2025, anggaran percetakan dan suvenir Kemenkeu terpangkas 93% dan perjalanan dinas 48%. (Infografis: Nusantara Post)

Pertanyaannya sederhana dan kejam. Jika lebih dari 90% anggaran suvenir bisa hilang tanpa negara runtuh, untuk apa ia dianggarkan sejak awal?

Jawabannya: karena tak ada yang pernah mengukur apakah suvenir itu menghasilkan sesuatu.

Di situlah akar masalahnya. Birokrasi kita bekerja tanpa indikator yang sungguh-sungguh.

Pada 2018, Kementerian PANRB sendiri menyebut sekitar 30% PNS, atau 1,35 juta orang, berkinerja buruk.

Pada Juli 2026, DPR mengingatkan bahwa efektivitas pemerintahan Indonesia berada di peringkat 82 dari 193 negara dan mendesak sistem KPI ketat bagi ASN.

Kehilangan Pakan Akibat Karhutla, Orang Utan Kurus Dievakuasi di Kotim
Baca Juga

Kehilangan Pakan Akibat Karhutla, Orang Utan Kurus Dievakuasi di Kotim

Tanpa ukuran, yang dinilai kehadiran, bukan hasil. Pegawai yang menyelesaikan masalah dan pegawai yang hanya mengisi daftar hadir menerima tunjangan yang sama. Dalam sistem seperti itu, seremoni adalah strategi bertahan hidup yang paling rasional.

Lomba Inovasi, Bukan Penyelesaian Masalah

Birokrasi kita punya cara unik untuk mengukur kemajuan: lomba. Setiap tahun, ribuan ASN menyusun proposa inovasi, laporan pelayanan bertumpuk, membuat video profil, mencetak banner, lalu bertanding memperebutkan piala dan peringkat.

Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019 saja, masuk 3.156 proposal, tetapi hanya 1.329 yang lolos seleksi administrasi.

Diagram corong Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019. 3.156 proposal masuk, 1.329 lolos seleksi administrasi sehingga 1.827 atau 58 persen gugur, lalu 99 masuk Top 99.
Pada KIPP 2019, 58% proposal inovasi gugur di seleksi administrasi, sebelum substansinya dinilai. (Infografis: Nusantara Post)

Alasan proposal gugur pun menarik: umur inovasi belum setahun, isian tidak lengkap, jawaban asal-asalan, dan satu judul dipakai untuk lebih dari satu proposal. Dengan kata lain, sebagian “inovasi” itu lahir karena ada lomba, bukan karena ada masalah yang perlu diselesaikan.

Sistemnya memang mendorong ke arah sana. Pemberian Dana Insentif Daerah pernah dihitung dari jumlah inovasi yang ikut serta, lolos seleksi, dan masuk Top 99.

Jika uang mengikuti jumlah proposal, maka yang diproduksi adalah proposal. Pola serupa muncul di pelatihan ASN, ketika kelulusan bergantung pada laporan “proyek perubahan” yang sering berhenti tepat setelah diseminarkan.

Akibatnya, ASN belajar bahwa kariernya ditentukan oleh kemampuan mengemas, bukan menuntaskan.

Antrean di loket yang tak kunjung pendek kalah menarik dibanding akronim inovasi yang catchy dan logo yang bisa dipajang di baliho.

Bahkan Kementerian PANRB kini perlu menggelar pemantauan khusus untuk memastikan inovasi pemenang masih hidup setelah pialanya diserahkan. (KemenPANRB)

Karhutla Kalteng Sisakan 254,89 Hektare Lahan Belum Tertangani
Baca Juga

Karhutla Kalteng Sisakan 254,89 Hektare Lahan Belum Tertangani

Masalah publik tidak butuh nama yang lucu. Ia butuh seseorang yang bertahan cukup lama untuk benar-benar membereskannya, meskipun tidak ada lomba untuk itu.

Batas Seremoni Diuji Ketika Krisis

Seremoni bisa menipu publik di masa tenang. Krisis tidak bisa ditipu, dan kebakaran hutan dan lahan adalah buktinya yang paling berasap.

Tahun 2026 dibuka dengan Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional di Pekanbaru pada 5 Maret, dipimpin langsung Menko Polkam.

Namun hingga Juli 2026, luas lahan terbakar sudah mencapai 202 ribu hektare, sekitar dua kali lipat periode yang sama pada 2019 dan 2023. (Katadata) Apelnya sukses. Gambutnya tetap terbakar, pakar juga sudah ingatkan jauh hari tentang El-Nino.

Grafik batang luas kebakaran hutan dan lahan pada tiga tahun El Nino menurut data pemerintah. 2015: 2,61 juta hektare, dengan kerugian sekitar Rp221 triliun menurut Bank Dunia. 2019: 1,65 juta hektare. 2023: 1,16 juta hektare, sementara estimasi Greenpeace untuk 2023 mencapai 2,13 juta hektare.
Meski apel kesiapsiagaan digelar setiap tahun, karhutla tetap menghanguskan jutaan hektare pada 2015, 2019, dan 2023. (Infografis: Nusantara Post)

Ketika api meluas, refleks birokrasi bukan mengubah cara kerja, melainkan menggelar seremoni berikutnya: kunjungan pejabat, peninjauan lokasi, konferensi pers.

Pada Oktober 2026, ketika delapan daerah di Kalimantan Selatan berstatus siaga darurat, pegiat masyarakat sipil mengkritik bahwa kedatangan pejabat tak berarti jika hanya berisi seremoni dan permintaan maaf tanpa langkah konkret, apalagi dibiayai anggaran negara.

Harga dari kebiasaan ini tidak murah. Karhutla 2015 menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektare, dan Bank Dunia memperkirakan kerugiannya sekitar Rp221 triliun, setara 1,9% PDB.

Padahal pencegahannya adalah pekerjaan yang terukur: Kemarau panjang sudah diprediksi beberapa sebelumnya, muka air gambut bisa diukur, titik panas bisa dipantau dari satelit, dan konsesi yang berulang kali terbakar bisa diidentifikasi.

Semua itu bisa dikerjakan setiap hari, tetapi tak satu pun cocok untuk sesi foto atau instastory.

Pola yang sama terulang di dunia digital. Ketika Pusat Data Nasional Sementara 2 diserang ransomware pada 20 Juni 2024, ribuan layanan publik pusat dan daerah lumpuh.

Pulihkan Lahan Pasca-Karhutla, BPHL Wilayah X Pontianak dan PT HKI Tanam Ratusan Ribu Bibit Pohon
Baca Juga

Pulihkan Lahan Pasca-Karhutla, BPHL Wilayah X Pontianak dan PT HKI Tanam Ratusan Ribu Bibit Pohon

Dua diagram kotak 10 kali 10. Kiri: 2 dari 100 kotak terisi, menunjukkan hanya 2 persen data di PDNS 2 yang tercadangkan. Kanan: 16 dari 100 kotak terisi, menunjukkan 44 dari 282 instansi penyewa yang memiliki cadangan data.
Ketika PDNS 2 diserang ransomware pada 20 Juni 2024, hanya 2% data dan 44 dari 282 instansi yang punya cadangan.

Kepala BSSN mengungkap di DPR bahwa hanya 2% data di PDNS 2 yang punya cadangan.

Dari 282 instansi penyewa, hanya 44 yang memiliki backup. Data yang terkena serangan dipastikan tidak bisa dipulihkan. (Investortrust)

Alasannya sangat khas Negara Seremoni. Menurut menteri saat itu, penyewa yang tak memakai fasilitas cadangan umumnya terbentur anggaran, dan aturan belum mewajibkannya.

Anggaran untuk meluncurkan aplikasi selalu ada; anggaran untuk mencadangkan datanya ternyata tidak.

Inilah inti persoalannya. Organisasi yang terbiasa mengukur keberhasilan dari peluncuran tidak pernah melatih otot untuk menghadapi kegagalan atau krisis.

Backup data, simulasi bencana, dan rencana darurat adalah pekerjaan yang tak bisa dipotong pitanya. Karena itu ia selalu kalah prioritas, sampai hari ketika ia menjadi satu-satunya hal yang penting.

Dari Selempang sampai Papan Bunga

Negara Seremoni tidak lahir di istana. Ia lahir di ruang kelas dan lorong kampus, dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak lucu dan tak berbahaya.

Ambil contoh budaya selempang selepas sidang skripsi. Mahasiswa keluar ruang sidang, lalu disambut teman-teman dengan selempang bertuliskan gelar lengkap, buket bunga, dan sesi foto model.

Padahal sidang belum mengakhiri apa pun: masih ada revisi yang harus dikerjakan, administrasi kampus, dan gelar secara resmi baru diberikan saat yudisium. Gelarnya dirayakan sebelum dimiliki; substansinya ditunda sampai nanti.

Selempang hanyalah satu contoh. Begitu kita mulai memperhatikan, seremoni yang mengalahkan substansi ada di mana-mana.

Anak TK diwisuda lengkap dengan toga, sewa gedung, dan fotografer, padahal yang dirayakan baru kenaikan kelas.

ARUKI Kritik Pidato Hashim di COP31: Jual Karbon di Tengah Karhutla
Baca Juga

ARUKI Kritik Pidato Hashim di COP31: Jual Karbon di Tengah Karhutla

Papan bunga “Selamat dan Sukses” berderet di depan kantor pejabat yang baru dilantik, sebelum ia bekerja sehari pun. Baliho ucapan hari raya memuat wajah pejabat yang lebih besar daripada ucapannya.

Kunjungan pejabat pun punya liturginya sendiri.

Anak sekolah dijajarkan di pinggir jalan sambil melambaikan bendera, dan jalan diaspal ulang hanya di rute yang akan dilewati rombongan.

Nota kesepahaman ditandatangani sambil tersenyum ke kamera, lalu tak pernah dibuka lagi. Peletakan batu pertama dirayakan dengan sepuluh sekop berpita, padahal proyeknya belum tentu selesai.

Di dunia kerja, seminar dicari karena sertifikatnya, bukan ilmunya. Sertifikat itu dikumpulkan untuk angka kredit, dan angka kredit dikumpulkan untuk kenaikan pangkat.

Tak ada yang bertanya apakah pesertanya menjadi lebih cakap setelah duduk delapan jam di ruang hotel.

Media sosial memberi panggung baru bagi kebiasaan lama ini. Bekerja kini terasa belum sah sebelum diunggah ke story: foto laptop di samping kopi, meja rapat yang penuh dokumen, atau keterangan “lembur lagi” pukul sembilan malam.

Meski begitu, menyalahkan media sosial terlalu mudah. Story hanyalah panggung baru untuk lakon yang jauh lebih tua. Generasi sebelum kita punya versinya sendiri, dan banyak di antaranya masih dirawat dengan setia hingga hari ini. Ada outbound dan makrab kantor yang menghabiskan dua hari untuk merayap di bawah tali dan meneriakkan yel-yel demi “membangun kekompakan”, lalu kembali ke kantor tanpa satu pun alur kerja yang berubah.

Kartu identitas dan lanyard dipamerkan pada hari pertama kerja, sementara apa yang dikerjakan sepanjang tahun jarang dibicarakan.

Daftar warisannya panjang: plakat dan cendera mata yang dipertukarkan di setiap kunjungan, studi banding yang laporannya lebih tipis dari album fotonya, sambutan berlapis dari ketua panitia sampai pejabat tertinggi sebelum acara inti dimulai.

Bedanya dengan story hanya satu: dulu dokumentasinya disimpan di album, kini diunggah.

Substansinya sama-sama tertinggal di belakang.

Wali Kota Pontianak Soroti Konflik Kepentingan ASN
Baca Juga

Wali Kota Pontianak Soroti Konflik Kepentingan ASN

Yang dikurasi adalah kesan sibuk, bukan hasil kerjanya.

Diagram empat lingkaran bertumpuk yang makin besar: 01 Individu di tengah, 02 Komunitas, 03 Institusi, dan 04 Negara di lingkaran terluar. Keterangan di kanan: 01 Kebiasaan kecil, dulu makrab, outbound, dan album foto, kini selempang usai sidang dan story “lembur lagi”. 02 Norma, ditiru bersama dan yang tak ikut dianggap tak kompak, seperti plakat, sambutan berlapis, dan papan bunga. 03 Aturan tak tertulis, acara wajib ada sebelum hasil ada, seperti raker di vila, studi banding, apel, dan HUT. 04 Watak negara, mengumumkan dianggap sama dengan bekerja dan hadir dianggap kinerja. Di bagian bawah tertulis penggeraknya: tekanan sosial untuk tampil, dan sistem yang mengukur acara, bukan hasil.
Lingkaran seremoni yang terus meluas. (Diagram Lingkar: Nusantara Post)

Pola ini menular ke atas. Pejabat merekam kunjungan lapangan lengkap dengan musik latar, dan instansi mengukur keberhasilan humasnya dari jumlah unggahan.

Akibatnya, sebuah masalah baru dianggap ditangani ketika ada videonya, dan dianggap selesai ketika videonya sudah ramai ditonton.

Kebiasaan-kebiasaan ini tampak remeh, tetapi ia mengajarkan sesuatu yang sangat serius: bahwa pengakuan bisa mendahului penyelesaian.

Ia juga diperkuat oleh dua arah sekaligus. Dari sisi sosial, ada tekanan untuk tampil di media sosial dan rasa takut dianggap tidak kompak.

Dari sisi sistem, institusi kita lebih sibuk mengurus acara megah daripada memastikan substansinya benar-benar beres, dari revisi skripsi sampai tindak lanjut nota kesepahaman.

Pola yang sama terulang ketika anak muda itu masuk birokrasi atau organisasi.

Ulang tahun lembaga/organisasi dirayakan dengan upacara, lomba, tumpeng, dan baliho pejabat, sementara laporan tahunan tentang apa yang sudah dicapai dan proyeksikan tidak pernah dibacakan dengan antusiasme yang sama.

Organisasi yang sehat tidak perlu diingatkan bahwa ia ada; ia cukup terlihat dari hasil kerjanya.

Inilah mekanisme pembentukan budaya: kebiasaan kecil yang dibiarkan menjadi norma, norma yang dibiarkan menjadi aturan tak tertulis, lalu aturan tak tertulis yang menjadi watak sebuah negara.

Selempang di lorong kampus dan pita di peresmian proyek adalah gejala yang sama.

Kritik tentang Negara Seremoni tidak menuntut kita berhenti merayakan.

Kritik ini hanya menuntut urutan yang benar: kerjakan, ukur, lalu rayakan.

Dosen IAKN Palangka Raya Mundur, Mengaku Ditekan Usai Orasi Karhutla
Baca Juga

Dosen IAKN Palangka Raya Mundur, Mengaku Ditekan Usai Orasi Karhutla

Dengan urutan itu, organisasi dinilai dari keputusan yang lahir darinya, bukan dari panjang daftar pelantikannya; aplikasi dari urusan warga yang tuntas, bukan dari jumlah unduhan; dan rapat dari keputusan yang jelas ukuran serta indikatornya.

Penulis: Riyold

Direktur Utama Media Ibu Kota Nusantara (nusantarapost.news).
Kader HMI Pembangkang Biasa & Versatile.

Tulisan ini tidak mencerminkan sikap redaksi. Isi dan interpretasi data sepenuhnya tanggung jawab penulis.