Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Pulihkan Lahan Pasca-Karhutla, BPHL Wilayah X Pontianak dan PT HKI Tanam Ratusan Ribu Bibit Pohon

Bunga Aulia R
Bunga Aulia R
Minggu, 15 November 2026 · 16:011 menit baca
Pulihkan Lahan Pasca-Karhutla, BPHL Wilayah X Pontianak dan PT HKI Tanam Ratusan Ribu Bibit Pohon
Personel gabungan BPHL Wilayah X Pontianak dan PT HKI melakukan penanaman bibit pohon untuk memulihkan kawasan hutan eks terbakar. (Dok. HO/Nusantara Post)

Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Pontianak bersama PT HKI melaksanakan kegiatan penanaman ratusan ribu bibit pohon guna mempercepat pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran, Sabtu (14/11/2026).

Program revegasi kawasan eks terbakar ini menyiapkan total 344.500 bibit berkualitas yang mencakup tanaman kehutanan unggulan seperti gaharu, belangiran, pulai, dan meranti, serta varietas tanaman buah bernilai ekonomis tinggi seperti durian, petai, dan jengkol.

Langkah ini tidak hanya difokuskan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan, tetapi juga dirancang untuk menghadirkan sumber penghidupan alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar konsesi.

BPHL Wilayah X Pontianak menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan pihak perusahaan dalam menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan pasca-sanksi pembekuan izin.

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Emisi Karbon
Baca Juga

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Emisi Karbon

Pohon gaharu dipilih sebagai salah satu simbol utama dalam kegiatan ini karena merepresentasikan akar yang kuat, ketahanan tinggi, serta nilai ekonomi jangka panjang yang selaras dengan prinsip pengelolaan hasil hutan secara bertanggung jawab.

Selain pemulihan ekosistem, kegiatan penanaman bersama ini turut menjadi sarana edukasi preventif bagi masyarakat agar tidak mengonversi kawasan hutan menjadi komoditas non-kehutanan seperti kelapa sawit.

Sinergi yang terjalin antara otoritas kehutanan dan pelaku usaha diharapkan mampu mengembalikan keutuhan fungsi kawasan hutan secara optimal sekaligus mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

(Bunga)