Dominasi 51.840 UMKM, Pemprov Kaltara Fokuskan Kebijakan pada Legalitas dan Akses Pasar Usaha Mikro

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memfokuskan arah kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan pada penguatan pelaku usaha mikro yang mendominasi struktur usaha di wilayah perbatasan tersebut.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kaltara tercatat mencapai 51.840 unit, dengan proporsi hampir seluruhnya merupakan kategori usaha mikro.

Upaya akselerasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang dibuka oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di Tarakan Art & Convention Centre (TACC), Rabu (11/11/2026).

Mengusung tema “Penguatan Pengusaha Mikro Melalui Legalitas, Pelindungan dan Perluasan Akses Pasar”, agenda ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza serta Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kaltara Rahmawati Zainal.

Gubernur Zainal menegaskan bahwa besarnya populasi usaha mikro di Kalimantan Utara menjadi alasan mendasar mengapa skema fasilitasi izin usaha dan jaminan pelindungan hukum harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Kebijakan pengembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara wajib memberikan perhatian utama kepada usaha mikro. Besarnya jumlah usaha mikro menunjukkan potensi dampak yang sangat luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Guna mendukung permodalan dan ekosistem bisnis di tingkat tapak, Pemprov Kaltara turut menandatangani kesepakatan kerja sama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pada kesempatan yang sama, pihak perbankan menyalurkan dukungan tanggung jawab sosial berupa satu unit ambulans kepada pemerintah provinsi untuk menunjang layanan kesehatan masyarakat.

(Ajau)

Dominasi 51.840 UMKM, Pemprov Kaltara Fokuskan Kebijakan pada Legalitas dan Akses Pasar Usaha Mikro

Komentar