Fraksi DPRD Soroti Karhutla dan UHC, Pemkot Pontianak Matangkan Perubahan APBD 2026

Pemerintah Kota Pontianak menyerap catatan kritis fraksi-fraksi DPRD mengenai percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antisipasi kabut asap, serta penyesuaian alokasi Universal Health Coverage (UHC) dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu, (9/9/2026).

Penyempurnaan postur anggaran belanja daerah tersebut difokuskan untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran hingga penutupan tahun anggaran.

Penerimaan positif dari jajaran legislatif kota dipaparkan oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, usai menghadiri agenda Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Pontianak.

“Alhamdulillah dari semua fraksi yang ada di DPRD Kota Pontianak, semuanya pada intinya mengapresiasi,” ujar Bahasan, Rabu, (9/9/2026).

Penyesuaian belanja dilakukan menyusul adanya pos anggaran jaminan kesehatan semesta atau UHC yang belum terserap akibat sinkronisasi regulasi pemerintah pusat, khususnya yang mengatur sasaran masyarakat pada kelompok desil 1 dan desil 2.

Di sisi lain, tekanan krisis lingkungan akibat kebakaran lahan gambut di beberapa wilayah kecamatan mendorong parlemen mendesak alokasi anggaran tanggap darurat yang lebih besar. Fokus penekanan usulan anggaran dari fraksi-fraksi legislatif diuraikan lebih lanjut oleh pihak eksekutif.

“Semua program prioritas. Tetapi yang disampaikan fraksi-fraksi, penekanannya saat sekarang ini adalah penanganan karhutla yang mungkin terjadi di beberapa kecamatan di Kota Pontianak dan bagaimana mengantisipasi dampak asap,” ujarnya.

Kesiapan layanan medis disiagakan oleh jajaran dinas terkait guna mengantisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menjangkiti warga akibat paparan partikulat asap pekat. Status mitigasi kesehatan masyarakat di tengah ancaman kabut asap dijelaskan dalam keterangannya.

“Itu tanggap darurat istilahnya,” katanya.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja program terus diselaraskan oleh tim anggaran eksekutif dan badan anggaran legislatif agar tidak sekadar mengubah angka di atas kertas. Komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dewan ditegaskan kembali sebagai penutup pemaparan.

“Catatan-catatan fraksi ini tentu menjadi perhatian kita agar program yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat bagi warga Kota Pontianak,” pungkasnya.

(Memei)

Fraksi DPRD Soroti Karhutla dan UHC, Pemkot Pontianak Matangkan Perubahan APBD 2026

Komentar