Tingkat inflasi tahun berjalan (year-to-date) di Provinsi Kalimantan Barat menembus angka 2,83 persen akibat tekanan harga komoditas pangan di tengah musim kemarau panjang, memicu langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerjunkan mentor khusus ke daerah, Senin, (7/9/2026).
Langkah asistensi tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi daring bersama Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalbar Hendra, Kepala Biro Perekonomian Setda Kalbar Harry Ronaldy Mahaputrawan, serta perwakilan BPS Kalbar Amalia Adininggar Widyasanti di Pontianak.
Pendampingan mingguan bersama Bank Indonesia dan dinas penanaman modal dirancang untuk mengurai hambatan birokrasi investasi di tingkat pusat demi menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen.
Penyisiran berkas perizinan yang tertahan di kementerian dipaparkan langsung dalam arahannya.
“Dari PTSP bisa didata, investasi apa, bidang apa, berapa nilainya, oleh perusahaan apa, dan perizinannya macet di tingkat pusat. Data tersebut nantinya dapat menjadi masukan kepada Bappenas untuk segera ditindaklanjuti,” jelas Tomsi Tohir, Senin, (7/9/2026).
Selain iklim investasi, pergerakan harga beras nasional menjadi perhatian utama pemerintah pusat agar lonjakan harga tidak membebani daya beli masyarakat luas. Urgensi penyeimbangan harga antara tingkat petani dan pasar konsumen diuraikan lebih lanjut dalam keterangannya.
“Berkaitan dengan beras, memang harus dicarikan formula supaya naik turunnya tidak terlalu tajam, baik agar tidak merugikan produsen maupun konsumen,” ujarnya.
Stabilisasi komoditas bumbu dapur terus diupayakan melalui skema subsidi dan penambahan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, sementara pasar minyak nabati dibayangi kenaikan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil). Tantangan mengamankan pasokan minyak goreng domestik di tengah reli harga bahan baku global ditegaskan oleh pimpinan rapat.
“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” ungkap Tomsi Tohir.
Merespons arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat lonjakan harga lokal terkonsentrasi pada komoditas daging ayam ras serta cabai rawit, terutama di Kabupaten Melawi yang terdampak cuaca ekstrem. Kendala kekeringan di kawasan sentra pertanian lokal dibeberkan oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Kalbar, Harry Ronaldy Mahaputrawan.
“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelas Harry Ronaldy Mahaputrawan.
Upaya pengetatan intervensi pasar selama sisa caturwulan akhir 2026 ditegaskan guna memastikan realisasi angka inflasi daerah tidak menembus batas atas target batas toleransi 2,5 persen plus minus 1 persen. Komitmen menjaga kestabilan angka indeks harga konsumen dipaparkan sebagai penutup keterangannya.
“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya.
(Roska)
