Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (tengah) turun langsung memegang selang pemadam saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan, didampingi jajaran forkopimda dan relawan pemadam kebakaran. (Dok. HO/TNP)
Hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, langit yang sempat kusam oleh kabut asap berangsur bersih. Namun di balik kelegaan itu, kalangan akademisi dan pemerintah daerah mengingatkan agar momentum ini tidak membuat penanganan Karhutla justru terhenti begitu api padam.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat, Adiyani, menegaskan bahwa lokasi-lokasi bekas kebakaran tidak boleh luput dari perhatian begitu musim kemarau berlalu.
“Jangan setelah hujan turun, lalu lokasi yang terbakar kita lupakan,” katanya dalam sebuah diskusi tentang penanggulangan karhutla Kalimantan Barat, Senin, (7/9).
Senada dengan itu, Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan), Prof. Gusti Hardiansyah, menyerukan agar musim hujan justru dijadikan momentum kerja, bukan waktu untuk berhenti. Menurutnya, setiap areal yang pernah terbakar semestinya memiliki rekam jejak yang jelas dan terus dipantau.
“Setiap areal terbakar harus mempunyai rekam jejak yang jelas,” ujarnya
Merinci sejumlah data yang perlu dicatat: lokasi, luas, jenis tanah gambut atau mineral, status penguasaan lahan, riwayat kebakaran berulang, hingga perubahan penggunaan lahan setelah kebakaran terjadi.
Gusti menambahkan, jika bekas kebakaran kemudian ditanami komoditas tertentu, hal itu semestinya menjadi objek pemeriksaan, bukan langsung dijadikan bukti bahwa pihak tertentu sengaja membakar.
“Penegakan hukum harus mengikuti bukti,” tegasnya.
Perhatian khusus ia berikan pada kebakaran lahan gambut, yang menurutnya membawa dampak jauh lebih kompleks dibanding kebakaran di tanah mineral karena api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan. Dengan skenario perhitungan sederhana 20.000 hektare gambut terbakar dengan kedalaman rata-rata 30 sentimeter dan merujuk parameter Forest Reference Level Indonesia 2022, Gusti memperkirakan emisi yang dihasilkan mencapai sekitar 9,6 juta ton CO₂e.
Bila nilai karbon tersebut dihitung dengan asumsi harga US$5 per ton CO₂e dan kurs Rp18.000, potensi kerugian nilai karbon yang terlepas ke atmosfer diperkirakan mencapai sekitar Rp864 miliar itu pun belum termasuk biaya pemadaman, dampak kesehatan, dan kerugian ekonomi lainnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat, Adiyani, turun langsung membantu mengarahkan selang air saat operasi penanggulangan Karhutla di lapangan. (Dok. HO/TNP)
Yang lebih ia soroti adalah waktu pemulihan gambut. Dengan laju pembentukan gambut Kalimantan yang hanya sekitar 0,6–1,7 milimeter per tahun, gambut setebal 30 sentimeter yang hilang akibat kebakaran membutuhkan waktu sekitar 180 hingga 500 tahun untuk terbentuk kembali jauh lebih lama dibanding waktu tumbuhnya kembali vegetasi di atasnya.
“Pohon mungkin kembali dalam belasan atau puluhan tahun. Gambut tidak,” kata Gusti.
Ia mengingatkan bahwa penanaman kembali tidak serta-merta memulihkan fungsi gambut apabila kondisi hidrologinya tetap kering.
Berdasarkan simulasi biaya, upaya pembasahan kembali (rewetting) untuk 20.000 hektare gambut diperkirakan membutuhkan sekitar Rp621 miliar, sementara restorasi gambut secara lebih menyeluruh mencakup pembasahan, pemulihan vegetasi, dan penguatan ekonomi masyarakat diperkirakan mencapai sekitar Rp828 miliar.
“Lebih murah menjaga gambut tetap basah daripada berkali-kali membayar akibat ketika gambut terbakar,” ujarnya.
Berangkat dari perhitungan tersebut, Gusti mendorong agar penanggulangan karhutla 2027 diarahkan pada satu visi besar yang ia sebut Zero Karhutla bukan berarti menghilangkan seluruh titik api, melainkan perubahan sistem kerja dari yang semula reaktif ketika api muncul menjadi antisipatif sebelum musim kemarau tiba.
Ia mengusulkan pembangunan basis data bekas kebakaran yang mengintegrasikan hotspot, citra satelit, drone, peta konsesi, status lahan, dan verifikasi lapangan, sehingga lokasi-lokasi rawan dapat dipetakan dan dipantau sejak dini.
Gagasan ini sejalan dengan arah yang ditekankan Adiyani, yang menilai penanganan karhutla perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak sebelum musim kemarau tiba mulai dari KPH, Manggala Agni, pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah desa, perusahaan, hingga masyarakat agar semua pihak membaca peta risiko yang sama, bukan baru bergerak setelah Juli atau Agustus.
Gusti menambahkan, masyarakat perlu diberi alternatif pembukaan lahan tanpa bakar disertai teknologi yang terjangkau dan insentif ekonomi, sementara perusahaan dengan riwayat konsesi rawan kebakaran mesti menjadi prioritas pengawasan sejak dini.
Keduanya juga sepakat bahwa ukuran keberhasilan penanganan karhutla perlu diubah tidak lagi sekadar dilihat dari banyaknya titik api yang berhasil dipadamkan, melainkan dari indikator pencegahan: berapa lokasi bekas kebakaran yang tidak kembali terbakar pada tahun berikutnya, berapa luas gambut yang berhasil dipertahankan tetap basah, sejauh mana desa mampu melakukan respons dini, dan sejauh mana perusahaan pemegang konsesi memperbaiki sistem pencegahannya.
Menutup pernyataannya, Gusti mengingatkan bahwa musim hujan semestinya dimanfaatkan sebagai “musim bekerja” untuk mendata, memetakan, memeriksa, membasahi kembali gambut, mendampingi desa, dan menyiapkan sistem sebelum kemarau berikutnya datang.
“Zero Karhutla tidak dimulai ketika helikopter water bombing terbang. Ia dimulai ketika langit masih biru,” katanya. Ia mengingatkan agar peta bekas kebakaran tetap terbuka di meja kerja meski hujan telah turun. “Jangan dilipat,” pungkasnya.
