Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didorong mengembangkan model percontohan restorasi terpadu dari daerah aliran sungai (DAS) di hulu hingga mangrove di pesisir. Gagasan ini mengemuka usai diskusi rehabilitasi mangrove di Indonesia Pavilion, COP31 UNFCCC, Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026).
Dalam diskusi itu, peserta dari Nigeria, Bangladesh, dan sejumlah negara lain mempertanyakan efektivitas model pengelolaan mangrove Indonesia.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambut gagasan tersebut. Menurutnya, Kalbar memiliki modal bentang alam yang lengkap untuk menjadi contoh.
“Kalbar punya Sungai Kapuas, ratusan muara, dan sabuk mangrove dari Sambas sampai Ketapang. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di forum dunia. Kalbar harus menjadi contoh bagaimana hulu dan pesisir dikelola sebagai satu kesatuan, demi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Norsan.
Diskusi menghangat ketika peserta mempertanyakan model silvofishery, yakni perpaduan tambak dan mangrove.
Model ini dipaparkan Noriaki Sakaguchi dari Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan pembagian sekitar 50 persen mangrove dan 50 persen tambak.
Pemapar mengakui silvofishery bukan jawaban mutlak, karena hasilnya berbeda di setiap lokasi.
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Untan) Prof. Gusti Hardiansyah menegaskan keberhasilan model ini tidak boleh diukur dari panen saja.
“Kalau ukurannya hanya produksi udang, kita bisa tertipu. Kesehatan vegetasi, regenerasi alami, kualitas air, keanekaragaman hayati, dan stok karbon juga harus dihitung. Angka 50:50 itu contoh desain, bukan standar untuk seluruh pesisir Indonesia,” kata Gusti.
Peserta asal Nigeria juga menanyakan peran World Mangrove Center (WMC) yang dikembangkan Indonesia.
Pemapar menyebut WMC diarahkan untuk membangun kolaborasi, bukan bersaing dengan lembaga yang sudah ada.
Sementara itu, akademisi asal Bangladesh menanyakan cara menghubungkan pengelolaan DAS dengan restorasi mangrove, tetapi mekanisme teknisnya belum dijelaskan secara rinci.
Menurut Gusti, kondisi hulu memengaruhi aliran sungai, sedimen, dan kualitas air di muara. Namun, ia mengingatkan rehabilitasi hulu saja tidak otomatis memulihkan mangrove.
“Restorasi harus dilihat dalam satu lanskap, dari hulu, tengah, sampai hilir. Di pesisir, tata air setempat tetap harus dipulihkan dan regenerasi alami dilindungi. Kalbar adalah laboratorium alam yang ideal untuk model ini, dan Untan siap mendukung risetnya,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalbar Adi Yani menyatakan dinasnya siap menerjemahkan gagasan itu ke dalam perencanaan.
“Selama ini pengelolaan DAS dan pesisir sering berjalan sendiri-sendiri. Ke depan, keduanya harus dirancang dalam satu peta jalan, sehingga apa yang kita tanam di hulu dan apa yang kita jaga di pesisir saling menguatkan,” kata Adi Yani.
Gusti mengusulkan empat langkah awal:
- menentukan lokasi prioritas;
- menyusun data dasar hidrologi dan ekologi;
- menguji model pengelolaan bersama masyarakat;
- menyiapkan pendanaan jangka panjang.
Norsan berharap pengetahuan yang dibawa pulang dari Antalya segera berbuah program nyata.
“Kerja sama internasional baru bernilai kalau menghasilkan perbaikan di lapangan. Kami ingin pesisir Kalbar lebih tangguh, dan masyarakatnya ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.
(Dayank Ana)