Komunikasi Disadap, Kursi Ditinggalkan: Siratal Mustaqim Politik

Kelakar itu bukan muncul dari ruang hampa. Polisi sedang menyidik dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira. DPR menagih motif serta siapa pemberi perintah.

Para tersangka tetap berhak atas praduga tak bersalah. Penyidikan bukan putusan pengadilan. Tetapi pertanyaannya sudah cukup mengganggu: siapa mengawasi mereka yang berwenang mengawasi?

Seorang kawan di warung kopi nyeletuk, “Kalau telepon presiden saja diduga disadap, telepon kita aman, bah?” Saya menjawab, “Mungkin aman. Isinya cuma tagihan listrik dan pesan minta transfer.” Kami tertawa sebentar.

Setelah itu sunyi. Humor politik kadang berhenti tepat ketika warga menyadari bahwa privasi adalah hak, bukan fasilitas khusus pejabat.

Besoknya, Kamis, 12 November, kabar lebih serius datang.

https://www.instagram.com/reel/DfoTxMSv1nN/?utm_source=ig_web_copy_link&psln=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo dan pimpinan MPR. Presiden menerimanya dengan berat hati.

MPR menyatakan jabatan wakil presiden kosong dan memulai mekanisme penggantian. Ini bukan lagi potongan video lama yang salah diberi judul. Ini peristiwa resmi yang mengubah peta kekuasaan.

Prabowo memuji Gibran sebagai sosok kesatria dan menghubungkan keputusan itu dengan ketidaksesuaian persyaratan pendidikan berdasarkan keputusan hukum.

Gibran, dalam pernyataannya, menyebut pengunduran diri sebagai pilihan pribadi, tidak berkaitan dengan polemik dokumen akademik. Dua penjelasan ini tidak sepenuhnya sama. Publik berhak memperoleh penjelasan jernih, bukan sekadar memilih versi yang paling nyaman bagi kelompoknya.

Ingat, Prabowo dan Gibran memenangkan Pemilu 2024 dengan 96.214.691 suara, setara 58,59 persen suara sah nasional menurut KPU. Mandat sebesar itu tidak boleh dipermainkan.

Namun mandat elektoral juga bukan surat izin untuk menyingkirkan konstitusi. Demokrasi meminta dua hal sekaligus: menghormati suara rakyat dan memastikan syarat jabatan ditegakkan tanpa pilih kasih.

Ketika Gibran mundur, sebagian pendukung kecewa, sebagian pengkritik merasa tuntutannya terjawab. Wajar. Tetapi sorak kemenangan terlalu dini sama kelirunya dengan ratapan seolah republik segera tamat.

Negara bukan panggung keluarga, bukan pula papan skor pertandingan antarfaksi. Kekosongan wakil presiden harus diisi sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 melalui MPR, bukan melalui undian elite.

Di situlah siratal mustaqim politik seharusnya diuji. Dalam Al-Fatihah, kita memohon, “Ihdinash shirathal mustaqim,” tunjukilah kami jalan yang lurus.

Doa itu tidak menyebut warna partai, nomor urut, atau kursi kabinet. Ia mengingatkan bahwa arah benar menuntut kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kesediaan mengakui kekeliruan.

Tentu, negara modern bukan mimbar pengajian. Aturan publik tidak boleh digantikan tafsir sepihak seorang penguasa. Justru karena itulah nilai keagamaan harus bertemu prosedur konstitusional.

Kesalehan pribadi tanpa akuntabilitas mudah menjadi dekorasi. Sebaliknya, prosedur yang benar tanpa kejujuran dapat berubah menjadi formalitas yang rapi, tetapi kehilangan makna.

Untuk kasus penyadapan, jalan lurus berarti membuka fakta yang dapat diuji, menjaga barang bukti, melindungi saksi, dan menolak tekanan kekuasaan.

Jangan sampai kabel penyadapan diputus, tetapi kabel impunitas tetap terpasang. Siapa pun yang terbukti bersalah mesti bertanggung jawab. Siapa pun yang tidak terbukti bersalah harus dipulihkan haknya. Hukum bukan mikrofon partisan.

Untuk pengganti Gibran, jalan lurus berarti calon dengan kelayakan yang dapat diperiksa, integritas yang tak sekadar dicetak pada baliho, serta kompetensi bekerja mendampingi presiden.

MPR mempunyai tenggat konstitusional paling lama enam puluh hari untuk memilih dari dua calon yang diusulkan presiden. Waktu boleh singkat, pengujiannya jangan disingkat menjadi acara saling memuji.

NasDem juga menghadapi ujian serupa. Pada pesta ulang tahun, Surya Paloh berbicara tentang peran partai yang lebih luas daripada kepentingan pemilu.

Bagus. Tetapi nilai sebuah pidato diuji setelah karpet acara digulung. Beranikah partai mengawasi pemerintah ketika pengawasan tidak menguntungkan? Beranikah koalisi menerima kritik tanpa langsung menuduh pengkritik mengganggu stabilitas?

Yang juga perlu diawasi ialah proses memilih pengganti: apakah partai memperdebatkan kemampuan mengelola krisis, atau hanya menghitung jatah kursi?

Apakah rekam jejak, konflik kepentingan, dan komitmen konstitusional dibuka kepada publik? Jangan sampai pemilihan wakil presiden berubah menjadi rapat keluarga besar yang dibungkus sebagai musyawarah kenegaraan.

Kursi negara tidak boleh diwariskan melalui bisik-bisik dalam ruang tertutup.

Stabilitas memang penting. Namun stabilitas tanpa koreksi seperti perahu di Sungai Kapuas yang mesinnya meraung sementara kemudinya patah.

Dari tepi terlihat bergerak. Di tengah arus, arahnya tak pasti. Itulah sebabnya oposisi, pers merdeka, hakim independen, dan masyarakat sipil bukan gangguan perjalanan, melainkan pengingat agar negara tidak salah belok.

Di meja kopi, kawan saya bertanya lagi, “Jadi siapa paling benar sekarang?” Saya menggeleng.

Dalam politik, orang sering sibuk menyebut diri paling lurus sambil diam-diam memasang kabel menuju kepentingan sendiri. Jalan lurus tidak dibuktikan oleh pengeras suara, melainkan oleh kesediaan diuji, dikoreksi, dan tunduk pada hukum yang sama.

Dua hari mengguncang Jakarta. Namun pekerjaan rakyat tetap berjalan: harga kebutuhan, sekolah anak, layanan kesehatan, dan kesempatan bekerja.

Jangan sampai pergantian orang di pucuk kekuasaan menghabiskan energi yang semestinya dipakai memperbaiki hidup warga. Rakyat bukan penonton abadi drama elite. Mereka pemilik sah panggung republik.

Kopi saya habis. Kawan tadi menunjuk teleponnya, lalu berbisik, “Jangan-jangan kita juga disadap.” Saya menjawab, “Yang paling berbahaya bukan kalau percakapan kita didengar orang lain.” Ia menunggu.

“Yang berbahaya kalau para pemimpin sudah tidak mendengar suara rakyat.” Kabel bisa dicabut. Jabatan bisa ditinggalkan. Tetapi siratal mustaqim politik baru ada ketika nurani kembali tersambung.

Oleh: Prof. Gusti Hardiansyah
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura dan Ketua ICMI Orwil Kalimantan Barat.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi.