Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Nasional

MPR Minta Prabowo Ajukan Dua Nama Pengganti Gibran

Syahrul Nurhadi
Syahrul Nurhadi
Kamis, 12 November 2026 · 13:231 menit baca
MPR Minta Prabowo Ajukan Dua Nama Pengganti Gibran
Ketua MPR Ahmad Muzani mendampingi Gibran Rakabuming Raka keluar dari Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seusai penyerahan surat pengunduran diri wakil presiden, Kamis (12/11/2026). (Foto: Agi/Nusantara Post)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi wakil presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan rencana itu di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Muzani mengatakan MPR segera menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD. Rapat itu akan menyusun surat permintaan nama kepada Presiden.

“Kita akan meminta Presiden untuk mengajukan dua nama wapres, terhitung sejak hari sampai 14 hari kedepan” ungkap Muzani.

UUD 1945 memberi MPR waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden. Jika dihitung sejak 12 November 2026, batas itu jatuh pada 11 Januari 2027.

Gibran Mundur, Serahkan Surat ke MPR; Jokowi Tetap Dukung Prabowo
Baca Juga

Gibran Mundur, Serahkan Surat ke MPR; Jokowi Tetap Dukung Prabowo

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya dalam pertemuan sekitar 20 menit dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan. Muzani menyebut Gibran meminta surat itu segera diproses.

“Sebelum ke MPR, mas Gibran sudah terlebih dahulu bertemu pak Prabowo” kata Muzani.

Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik ijazah sekolah menengah atasnya. Gibran sendiri belum menyampaikan alasannya kepada publik.

Dua putusan memberatkan Gibran. Pertama, dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti fisik ijazah yang menunjukkan Gibran lulus SMA atau sederajat.

Surya Paloh Disebut Masuk Bursa Calon Pengganti Gibran
Baca Juga

Surya Paloh Disebut Masuk Bursa Calon Pengganti Gibran

Kedua, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan (suket) setara SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Suket itu diterbitkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.

MPR belum mengumumkan jadwal rapat gabungan. Istana juga belum menyebut nama calon yang akan diajukan. Tahap berikutnya bergantung pada surat MPR kepada Prabowo dan dua nama yang ia kirim kembali ke Senayan.

(Syahrul)