Siapa yang Pertama Kali Mengusulkan Pemakzulan Gibran?

Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir dari ruang sidang ke Bareskrim, lalu ke parlemen. Per Rabu malam (11/11/2026), Istana mengonfirmasi niat Gibran mundur yang ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Menurut Istana, yang dikonfirmasi hanyalah niat mengundurkan diri, bukan pengumuman bahwa kursi wakil presiden kosong.

Pada 11 November, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo sore itu.

Namun hingga Rabu malam Gibran belum mengumumkannya, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut belum ada informasi resmi.

Ketua DPP PSI Bestari Barus juga mengaku belum mendengar kabar itu dan menyebut Gibran masih wakil presiden.

kronologi

Tanggal	Peristiwa	Pihak/Lembaga
17 April 2025	Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran dalam silaturahmi dengan tokoh masyarakat.	Forum Purnawirawan TNI
16 Mei–2 Juni 2025	Surat usulan bertanggal 16 Mei diterima Setjen DPR pada 2 Juni.	Forum Purnawirawan TNI, DPR
Mei 2026	PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan terhadap surat penyetaraan SMA Gibran tidak dapat diterima. Sumber berbeda soal tanggalnya: 12 atau 21 Mei.	PTUN Jakarta
12 Agustus 2026	PT TUN Jakarta menguatkan putusan PTUN.	PT TUN Jakarta
3 Oktober 2026	Aliansi Rakyat Menggugat dan organisasi Jawara Bela Umat Bela Rakyat melaporkan Gibran ke Bareskrim atas dugaan ketidakbenaran isi dokumen penyetaraan.	Bareskrim Polri
5/6 Oktober 2026	MK memutus perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tak punya legal standing. Dalam pertimbangan, MK tidak menemukan bukti meyakinkan ijazah atau diploma setara SMA, dan hanya melihat bukti kehadiran. MK tidak mendiskualifikasi Gibran. Sumber berbeda soal tanggal (5 atau 6 Oktober).	Mahkamah Konstitusi
7 Oktober 2026	Bareskrim menerima pengaduan masyarakat soal keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Di hari yang sama, Gibran menanggapi putusan MK dengan menyebut ia kuliah S1 di Singapura.	Bareskrim, Gibran
16–21 Oktober 2026	Laporan lain (pelapor Syamsudin) memuat dua terlapor: mantan pejabat penerbit dokumen dan Gibran. Sprindik terbit 16 Oktober, lalu gelar perkara khusus pada 21 Oktober.	Bareskrim Polri
30 Oktober 2026	MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran batal demi hukum (Putusan 742 K/TUN/2026).	Mahkamah Agung
31 Oktober 2026	Kuasa hukum Gibran menyatakan putusan MA tidak mengubah jabatan wakil presiden.	Tim hukum Gibran
3 November 2026	Polri menyatakan akan memeriksa ahli. Putusan MK dan MA menjadi rujukan, bukan penetapan kesalahan pidana.	Divisi Humas Polri
10 November 2026	MA mengunggah putusan lengkap. Pagi harinya, Gibran bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam. Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi niat mundur dan menyebut Presiden tidak menolak.	MA, Istana
11 November 2026	120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), proses yang dapat berujung pemakzulan. Sore harinya, Projo mengklaim surat mundur diserahkan. Pimpinan DPR membawa usulan HMP ke Rapat Paripurna pada Kamis, 12 November.	DPR, Projo Asal-usul Munculnya Tuntutan Pemakzulan Gibran +16

Perkembangan di jalur hukum

MK. Putusan MK bersifat prosedural. Amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, bukan memutuskan Gibran memalsukan ijazah.
MA. MA menguji keputusan administrasi, bukan seluruh riwayat sekolah Gibran. Perkara 742 K/TUN/2026 hanya menilai keabsahan surat penyetaraan pendidikan. MA menilai tak ada bukti Gibran memiliki ijazah luar negeri sebagai dasar penyetaraan.
Bareskrim. Perkara masih tahap penyelidikan. Tempo Cek Fakta menilai menyesatkan video yang menyebut Gibran memenuhi panggilan. Bareskrim belum pernah memanggilnya untuk diperiksa.

Menurut Mensesneg, Prabowo mempersilakan Gibran membuktikan keabsahan ijazah SMA lewat PTUN.

Namun, Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA sudah inkrah dan Gibran tak punya jalur hukum lain untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.

(Hendrawan)

Siapa yang Pertama Kali Mengusulkan Pemakzulan Gibran?

kronologi

Perkembangan di jalur hukum

Komentar