Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut mengundurkan diri dari jabatannya. Jika benar berhenti dengan hormat, ia berhak atas pensiun seumur hidup sebesar Rp20,16 juta per bulan, serta sejumlah fasilitas negara.
Hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Kabar pengunduran diri Gibran dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026).
Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi dari Gibran atau Istana soal pengunduran diri itu.
Wapres Gibran Dikonfirmasi Mengundurkan Diri
Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebut presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun, dengan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Aturan itu masih berlaku dan belum direvisi.
Gaji pokok wakil presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.
Nilainya Rp20.160.000, sehingga pensiun pokok mantan wakil presiden sama besar. Angka ini belum termasuk tunjangan yang diterima saat menjabat.
Mantan presiden dan wakil presiden tidak lagi menerima tunjangan jabatan seperti saat masih menjabat.
Berikut Daftar Nama 120 Anggota DPR Pengusul Hak Pendapat soal Gibran
Selain pensiun pokok, UU yang sama mengatur sejumlah hak lain bagi mantan wakil presiden:
| Hak | Keterangan |
|---|---|
| Pensiun pokok | 100 persen gaji pokok terakhir, Rp20.160.000 per bulan |
| Tunjangan keluarga | Mengikuti ketentuan pensiun pegawai negeri |
| Biaya rumah tangga | Air, listrik, dan telepon |
| Perawatan kesehatan | Untuk mantan wakil presiden dan keluarganya |
| Rumah kediaman | Satu rumah yang layak beserta perlengkapannya |
| Kendaraan | Satu kendaraan milik negara beserta pengemudi |
Rincian ini sejalan dengan Pasal 7 UU 7/1978, yang mengatur tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya air, listrik, dan telepon, serta perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan keluarganya.
Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak dan kendaraan milik negara dengan pengemudi.
Sebuah unggahan yang beredar di media sosial merinci tunjangan keluarga. Menurut unggahan itu, tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari pensiun pokok (Rp2.016.000 per bulan).
Tunjangan anak 2 persen (Rp403.200 per bulan) untuk maksimal dua anak yang belum bekerja, belum menikah, dan berusia di bawah 25 tahun.
Unggahan itu juga menyebut pengamanan seumur hidup dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) bagi mantan wakil presiden dan pasangannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013, dengan biaya dari APBN.
Hak Pendapat soal Gibran Diusulkan 120 Anggota DPR, PKS Terbanyak
Semua hak di atas berlaku bagi pejabat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Unggahan yang beredar menyebut mundur sebagai bentuk berhenti secara terhormat.
Namun, UU 7/1978 tidak merinci apakah pengunduran diri otomatis masuk kategori itu, sehingga penetapannya bergantung pada proses resmi yang berjalan.
(Memei)
