Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Politik

Wapres Gibran Dikonfirmasi Mengundurkan Diri

Hendrawan
Hendrawan
Rabu, 11 November 2026 · 19:531 menit baca
Wapres Gibran Dikonfirmasi Mengundurkan Diri
Ketua Projo Budi Arie membenarkan Wapres Gibran mundur dan surat disampaikan ke Prabowo di Halim (Dok. Illustrasi.Nusantara Post)

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membenarkan kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Konfirmasi itu disampaikan Budi kepada sejumlah media, Rabu (11/11/2026).

“Betul,” kata Budi saat ditanya apakah Gibran mundur.

Budi juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, seusai kunjungan kerja Presiden dari Aceh.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal mekanisme dan langkah politik berikutnya.

Berikut Daftar Nama 120 Anggota DPR Pengusul Hak Pendapat soal Gibran
Baca Juga

Berikut Daftar Nama 120 Anggota DPR Pengusul Hak Pendapat soal Gibran

Budi belum menyebut apakah Gibran akan mengumumkan keputusannya lewat konferensi pers atau cukup melalui surat resmi.

Redaksi masih berupaya meminta tanggapan dari Istana Wakil Presiden.

Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran menemui Presiden Prabowo di Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan itu, dan Presiden tidak menolak keinginan tersebut.

Hak Pendapat soal Gibran Diusulkan 120 Anggota DPR, PKS Terbanyak
Baca Juga

Hak Pendapat soal Gibran Diusulkan 120 Anggota DPR, PKS Terbanyak

Menurut Prasetyo, niat itu terkait dinamika yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Seusai pertemuan, Gibran mengatakan telah mendengar aspirasi masyarakat dan tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan.

Ia menyebut Prabowo menyarankannya tetap melanjutkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1.

Prabowo juga menyarankan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Kabar ini muncul pada rapat paripurna Rabu, (11/11/2026) saat 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Gibran.

Pimpinan DPR menjadwalkan pembahasan usulan itu di rapat paripurna Kamis (12/11/2026).

(Hendrawan)