Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Selatan

Perkuat Legalitas Pengamanan Kawasan Hutan, Polisi Kehutanan Kalsel Dibekali Pemahaman KUHP dan KUHAP

Rudi Agus Haryanto
Rudi Agus Haryanto
Rabu, 11 November 2026 · 19:111 menit baca
Perkuat Legalitas Pengamanan Kawasan Hutan, Polisi Kehutanan Kalsel Dibekali Pemahaman KUHP dan KUHAP
Jajaran Polisi Kehutanan Dishut Kalsel dan perwakilan Bidkum Polda Kalsel menyimak paparan materi Sosialisasi KUHP dan KUHAP Nasional di Aula Rimbawan 3. (Dok. Dishut Kalsel)

Jajaran Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) membekali diri dengan pemahaman regulasi hukum pidana terbaru melalui Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Aula Rimbawan 3 Dishut Kalsel, Senin (9/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Selatan ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas hukum aparat penegak hukum di tingkat tapak dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan di kawasan kehutanan.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) bersama jajaran Polisi Kehutanan se-Kalimantan Selatan.

Penguatan kompetensi ini menjadi krusial mengingat tantangan penegakan hukum kehutanan yang kian kompleks, mulai dari pembalakan liar hingga perambahan kawasan.

Perkuat Mitigasi Karhutla, Alokasi Program FOLU NC4 Kalsel Diprioritaskan untuk MPA dan Sarpras KPH
Baca Juga

Perkuat Mitigasi Karhutla, Alokasi Program FOLU NC4 Kalsel Diprioritaskan untuk MPA dan Sarpras KPH

Dengan memahami pembaharuan ketentuan pidana serta tata cara prosedur acara pidana, personel Polisi Kehutanan diharapkan dapat menjalankan fungsi penindakan dan pengamanan kawasan secara lebih terukur, transparan, serta presisi.

Sinergi antara Bidkum Polda Kalsel dan Dishut Kalsel ini diarahkan untuk memastikan seluruh langkah operasional penindakan di lapangan senantiasa berlandaskan legalitas hukum yang kuat, menjunjung tinggi hak asasi, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kelestarian ekosistem hutan di Kalimantan Selatan.

(Rudi Agus)