Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak sembarangan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi pemerintah daerah harus melalui proses penyaringan yang ketat, tepat sasaran, serta mematuhi kaidah komunikasi publik yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Amirullah usai membuka Forum Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Rabu (10/6/2026). Ia menekankan pentingnya mekanisme pemeriksaan ulang sebelum sebuah informasi dilempar ke ruang publik.
“Dalam mengkomunikasikan juga ada aturan, tata cara, dan kaidahnya. Tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi harus ada mekanisme check and balance. Dicek dulu, benar atau tidak, baru diinformasikan,” tegas Amirullah.
Amirullah menjelaskan, fungsi pemerintahan, agenda pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib terinformasikan dengan baik melalu berbagai lini saluran, baik media cetak, elektronik, media siber, hingga media sosial. Mengingat era digitalisasi saat ini, sekat informasi telah runtuh sehingga publikasi daerah dapat diakses oleh masyarakat global.
“Informasi yang kita sampaikan melalui media sosial tidak hanya dibaca di lingkup administrasi Kota Pontianak, tetapi seluruh dunia bisa mengakses informasi itu,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pendekatan penyampaian pesan harus disesuaikan dengan target audiens. Komunikasi untuk konsumsi lokal warga Pontianak, skala nasional, hingga internasional membutuhkan strategi yang berbeda, termasuk kesiapan penggunaan bahasa asing dalam konteks tertentu.
Pentingnya Pengetahuan Dasar Keprotokolan Bagi Aparatur
Selain persoalan komunikasi publik, Amirullah menyoroti pentingnya pemahaman aspek keprotokolan bagi seluruh perangkat daerah dalam aktivitas kedinasan sehari-hari. Pengetahuan dasar ini dinilai penting karena setiap OPD kerap menyelenggarakan agenda yang melibatkan pimpinan lintas instansi, tamu luar daerah, maupun masyarakat umum.
“Hal-hal sederhana terkait keprotokolan harus kita pahami. Bagaimana tata acara sebuah kegiatan, urut-urutan kegiatan, penyambutan tamu, ketepatan waktu, sampai dress code, itu tidak terlepas dari keprotokolan,” jelas Amirullah.
Menurutnya, standar keprotokolan tidak hanya berlaku pada lingkup internal Pemerintah Kota Pontianak, melainkan juga saat berinteraksi dengan instansi pemerintah provinsi, pusat, hingga kunjungan delegasi luar negeri.
Di sisi lain, Amirullah juga mengajak aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Pontianak untuk bersikap terbuka terhadap masukan dari insan pers. Media dinilai memiliki jangkauan dan sudut pandang luas yang dapat membantu mengevaluasi efektivitas komunikasi publik bentukan pemerintah.
“Masukan dari media sangat penting, karena jangkauan media lebih lebar dan sudut pandangnya tentu dari perspektif media. Kalau kami dari pemerintahan, sudut pandangnya sebagai pelaksana pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Melalui pola tata kelola keprotokolan yang rapi dan komunikasi publik yang akurat, Pemkot Pontianak berharap dapat terus menyebarkan narasi positif dan membangun optimisme publik demi menyokong roda pembangunan daerah secara humanis.
(Hendrawan)
