Minta Kemenpu Fokus Perkerasan Lahan, Pemprov Kaltara Percepat Jalan Perbatasan Krayan

Kamis, 23 Juli 2026 · 07:072 menit baca · 2 menit baca

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan penanganan jalan perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, pada tahap perkerasan agregat agar jangkauan jalan yang fungsional bisa lebih panjang.

Strategi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Helmi di Tanjung Selor, Selasa, (21/7/2026). Menurutnya, pemprov mendorong efisiensi anggaran agar akses jalan perbatasan segera fungsional alih-alih memaksakan target pengaspalan yang memakan biaya tinggi.

Helmi mengungkapkan, pada 2025 alokasi awal pembangunan jalan perbatasan Krayan Selatan dan Induk sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari DAU infrastruktur Rp160 miliar dan DAK Rp40 miliar sempat batal terlaksana akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang kemudian mengupayakan pendanaan alternatif melalui audiensi bersama Menteri Keuangan Purbaya. Dari pertemuan tersebut, wilayah Krayan mendapat komitmen kucuran dana Rp150 miliar yang dialokasikan ke jalan lingkar Krayan secara berkala sebesar Rp50 miliar per tahun melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) di bawah pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara.

“Pada tahun 2025 dilakukan kontrak tahun jamak (multiyears) 2025/2026. Anggaran tersebut tidak masuk dalam batang tubuh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kaltara,” jelas Helmi.

Namun, kendala muncul karena standar pengerjaan di BPJN mewajibkan konstruksi jalan hingga taraf pengaspalan. Akibatnya, anggaran multiyears Rp50 miliar pada 2025 hanya mampu menyelesaikan penanganan jalan sepanjang tiga kilometer.

“Kami dari PU sudah berulang kali menyampaikan kalau bisa fokus fungsional saja dulu. Jadi bukan target harus aspal, tapi cukup sampai perkerasan saja dulu agar jalan yang tertangani bisa panjang,” ujar Helmi.

Pemprov Kaltara dijadwalkan melangsungkan pertemuan resmi dengan Kementerian PU pada Kamis, (23/7/2026), untuk membahas penyesuaian skema pengerjaan tersebut.

“Insya Allah Kamis (23/7) nanti kita akan ke Kementerian PU untuk membahas itu, bahwa masyarakat di Krayan pada khususnya dan masyarakat perbatasan pada umumnya, itu berharap konstruksi jalan di perbatasan itu cukup sampai perkerasan saja dulu. Ini yang nanti kita mau minta di Kementerian PU bahwa kegiatan lanjutan cukup sampai perkerasan saja. Kita minta fungsional jalannya, itu yang penting,” kata Helmi.

Berdasarkan catatan DPUPR-Perkim Kaltara, Pemprov Kaltara telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp79,39 miliar dalam lima tahun terakhir untuk infrastruktur perbatasan. Rinciannya meliputi Rp30,51 miliar pada 2021, Rp15,02 miliar pada 2022, Rp5 miliar pada 2023, Rp22,35 miliar pada 2024, serta Rp6,5 miliar pada 2025.

(Roska)

Minta Kemenpu Fokus Perkerasan Lahan, Pemprov Kaltara Percepat Jalan Perbatasan Krayan

Komentar