Penanganan Jalan Perbatasan Krayan 90 Km Masih Terganjal Ketentuan Teknis Pusat

Namun, skema Instruksi Presiden Jalan Daerah yang dialokasikan pemerintah pusat mewajibkan penggunaan perkerasan aspal sebagai standar utama.

Aturan baku tersebut membatasi panjang ruas jalan yang bisa diperbaiki, mengingat tingginya biaya pengaspalan di kawasan terisolasi.

Guna mengatasi benturan aturan dan kondisi geografis di lapangan, pembahasan kini dialihkan pada opsi penyesuaian lebar jalan serta penanganan titik-titik rawan.

“Kami ingin memastikan pola penanganan yang dipilih nantinya benar-benar mendukung kelancaran pekerjaan di lapangan,” kata Helmi.

Ketidakpastian skema pengerjaan ini berimbas pada pola penganggaran lintas kementerian, termasuk keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mendanai jalan berstatus provinsi tersebut.

Penuntasan dua segmen jalur tersebut yakni Long Bawan–Lembudud–Long Layu serta Long Layu–Binuang sepanjang 90 kilometer menjadi sangat krusial. Pemprov Kaltara ingin memastikan perbaikan jalan rampung secara maksimal oleh pemerintah pusat sebelum beban perawatan rutinnya diserahkan kembali ke anggaran daerah.

“Jalan ini merupakan jalan provinsi yang saat ini ditangani pemerintah pusat melalui skema Inpres Jalan Daerah. Setelah proses pembangunan selesai, ruas tersebut nantinya akan diserahkan kepada Pemprov Kaltara untuk dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan,” pukas Helmi.

(Roska)