Karhutla Sebagai Bencana Tahunan, Penanganan Gambut Tidak Boleh Sekadar Reaktif

Meroketnya indeks polusi udara hingga level mematikan di Kalimantan Barat membongkar kelemahan fundamental dalam penanganan tata air lahan gambut. Di balik sesaknya ruang napas warga akibat kabut asap ini, terselip fakta pahit bahwa sistem mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dinilai masih berfokus pada respons reaktif pasca kejadian, bukan pencegahan sistemik terpadu.

Joko Sampurno, Kepala Laboratorium Geofisika FMIPA Universitas Tanjungpura, menyoroti secara kritis kebuntuan strategi pemadaman ini di lapangan. Pengamatan langsungnya bersama tim saat mencari potensi air tanah untuk pembuatan sumur bor di kawasan PT BAI, Mempawah, membuktikan betapa sulitnya menjinakkan api yang telah merambat di ekosistem basah yang mengering. Meski aparat gabungan TNI-Polri, perusahaan, dan masyarakat telah bahu-membahu menekan laju api, langkah tersebut seringkali menemui jalan buntu.

“Masalah yang kami rasakan adalah bahwa kita masih bersifat reaktif. Bergerak saat kejadian sudah terjadi,” ungkap Joko kepada Nusantara Post pada Selasa (8/9/2026).

Joko Sampurno menjelaskan bahwa pada ekosistem lahan gambut, upaya penanganan sering kali hanya sebatas melokalisasi area terbakar karena petugas tidak mampu memadamkan api secara total akibat sifat rambatannya yang tersembunyi di bawah permukaan tanah.

“Akibatnya, di lahan gambut, kita hanya bisa melokalisasi kebakaran, tetapi tidak mampu memadamkan api karena api merambat di bawah tanah,” tambah Joko.

Kondisi gambut yang mengering di bawah permukaan inilah yang menjadi produsen utama kepulan asap pekat yang mengerek indeks kualitas udara pagi hingga sore hari ini. Untuk memutus rantai polusi yang menahun ini, Joko menegaskan bahwa tata kelola lahan gambut mutlak harus bertumpu pada restorasi hidrologi. Pembatasan drainase berlebihan yang membuat gambut kerontang harus segera dihentikan dan diganti dengan infrastruktur sekat kanal pengatur muka air tanah.

Joko Sampurno menegaskan bahwa manajemen pencegahan karhutla tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus dijalankan secara terpadu dan menyeluruh.

“Pengelolaan juga perlu dilakukan berbasis satu kesatuan hidrologis gambut, bukan per bidang atau per perusahaan saja, karena kerusakan tata air di satu lokasi dapat meningkatkan risiko kebakaran di wilayah sekitarnya,” paparnya.

Oleh karena itu, ketika ancaman kekeringan dari fenomena El Nino sudah diprediksi jauh hari, pemerintah selaku komando mitigasi semestinya langsung menerapkan pembasahan gambut dan menyiagakan sumur bor sebelum musim kemarau tiba. Tanpa perombakan paradigma dari sekadar memadamkan api menjadi menjaga gambut tetap basah secara komprehensif, teror udara beracun di Kalbar dipastikan akan terus menjadi agenda bencana rutinan.

(Hendrawan)

Karhutla Sebagai Bencana Tahunan, Penanganan Gambut Tidak Boleh Sekadar Reaktif

Komentar