Pemerintah memukul alarm bahaya atas ancaman krisis ekologis kabut asap dengan menetapkan bulan September 2026 sebagai fase paling kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ketetapan ini diumumkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla bersama kementerian, lembaga, dan korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Peringatan ini tidak lepas dari temuan analitik BMKG yang memproyeksikan anomali iklim El Niño masih akan mencengkeram Nusantara hingga awal tahun 2027. Dominasi cuaca kering, minimnya hari hujan, serta ledakan titik panas (hotspot) kini mengepung titik-titik rawan, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan secara tajam bahwa intervensi alam melalui hujan lokal sama sekali belum mampu menjinakkan api di hamparan gambut. Bahkan, sebaran asap dan lonjakan partikulat halus (PM2.5) mulai meracuni ruang udara publik.
“Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujar Faisal di hadapan para menteri dan pimpinan daerah.
Faisal menyoroti bahwa krisis ini merupakan ancaman langsung terhadap keselamatan warga, sehingga manuver pemadaman tidak boleh terlambat.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sumber kebakaran harus dilakukan sedini mungkin,” tegasnya.
Di sisi lain, upaya pemerintah mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau penyemaian awan tengah diadang realitas alam. Faisal secara kritis mengakui bahwa potensi pertumbuhan awan hujan hingga 13 September sangat rendah di berbagai wilayah prioritas, membatasi efektivitas modifikasi cuaca.Meskipun demikian, taktik udara tetap digempur menyesuaikan ketersediaan awan.
“OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelas Faisal.
Ia menjamin instansinya tidak akan lengah memasok data strategis untuk navigasi operasi.
“BMKG siap terus memberikan dukungan informasi, peringatan dini, dan layanan OMC berbasis kondisi atmosfer terkini. Kami berharap informasi ini dapat memperkuat koordinasi dan langkah mitigasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” pungkasnya.
Merespons buntunya solusi iklim, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengambil sikap keras. Ia menggeser beban penanganan dari sekadar rutinitas pemadaman menjadi persoalan penegakan hukum dan tanggung jawab korporat, terutama bagi perusahaan HGU yang lahannya terbakar.
“Upaya pencegahan dan penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga tanggung jawab moral, profesi, dan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak,” tegas Djamari memperingatkan.
Fakta di lapangan turut dibedah oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto. Mengacu pada data satelit harian, ia mengingatkan jajarannya agar tidak tertipu oleh api permukaan yang padam. Angin kencang kerap membangkitkan bara yang bersembunyi di bawah lahan gambut, memicu siklus kebakaran yang berulang.
Menutup rapat strategis tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadikan tragedi kabut asap terburuk satu dekade silam sebagai tolok ukur yang pantang terulang. Ia mendesak seluruh elemen membuang ego sektoral demi menyelamatkan ruang hidup masyarakat.
