Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR tidak mengatur illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut dua alasan: pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan sifat UU ini yang hanya mengatur hukum acara.
Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), beberapa jam setelah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan dalam rapat paripurna.
Menurut Habiburokhman, Panitia Kerja (Panja) menerima beragam masukan soal usulan pengaturan illicit enrichment.
Baca JugaPerkuat Pemulihan Kerugian Negara dan Korban, DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset
Namun, masukan itu tidak semuanya mendukung.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Dari perbandingan tersebut, ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment.
Ia juga menyebut pengaturan serupa di Jerman pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi negara itu karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Baca JugaDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Koruptor Dirampas Tanpa Vonis
Alasan kedua, menurut Habiburokhman, UU Perampasan Aset bersifat formil. Artinya, UU ini hanya mengatur tata cara merampas aset, bukan jenis tindak pidana dan hukumannya.
“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.
Atas dua pertimbangan itu, Panja memutuskan tidak memasukkan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset.
Apa itu illicit enrichment?
Illicit enrichment adalah kondisi ketika kekayaan pejabat publik bertambah secara signifikan dan tidak bisa dijelaskan asal-usulnya dari penghasilan yang sah.
Di sejumlah negara, kondisi ini bisa dijadikan tindak pidana tersendiri, sehingga pejabat wajib membuktikan asal hartanya.
Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dalam Pasal 20 menganjurkan negara pihak mempertimbangkan kriminalisasi illicit enrichment. Ketentuan ini tidak bersifat wajib.
Baca JugaDi Balik Temuan Brankas Rp476 Miliar, Komisi III DPR Minta TNI-Polri Tak Bergesek
Selama ini, aturan soal kekayaan janggal pejabat diusulkan kelompok masyarakat sipil sebagai alat untuk menjerat korupsi yang sulit dibuktikan lewat jalur biasa.
Habiburokhman menegaskan pembahasan RUU telah mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum disahkan. Namun, keputusan ini kemungkinan masih akan disorot.
Pertanyaannya, apakah pengaturan kekayaan tak wajar pejabat akan didorong lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan UU materiil, atau justru ditinggalkan.
(Hendrawan)