Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menggelar acara nonton bareng (nobar) laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina bersama keluarga besar Otorita IKN pada Senin, (20/7/2026). Momen olahraga tersebut dimanfaatkan untuk merefleksikan dinamika proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Dalam laga pamungkas tersebut, Spanyol memastikan gelar juara dunia setelah mempertahankan tekanan hingga babak perpanjangan waktu. Basuki menilai konsistensi performa di lapangan hijau memiliki kemiripan prinsip dengan pelaksanaan proyek pembangunan fisik jangka panjang.
Analogikan Proyek Infrastruktur dengan Dinamika Pertandingan
Basuki menekankan bahwa penyelesaian tahapan pembangunan Nusantara membutuhkan daya tahan, koordinasi antar-lembaga, serta optimisme terukur dalam menghadapi kendala teknis di lapangan.
“Malam ini saya nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama keluarga besar Otorita Ibu Kota Nusantara. Laga Spanyol melawan Argentina penuh dengan drama, tensi tinggi sampai menit akhir, dan ruangan ikut riuh mengikuti setiap peluang. La Furia Roja menang karena tidak mengendurkan tekanan sampai peluit panjang. Hingga babak tambahan pun, permainan berlangsung begitu apik baik dari sisi serangan maupun pertahanan mereka. Kemenangan yang sangat pantas,” tulis Basuki melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin, (20/7/2026).
Ia menambahkan, filosofi dari laga final tersebut sejalan dengan eksekusi tahap-tahap pembangunan kawasan ibu kota baru.
“Pelajaran yang sama berlaku untuk kita: membangun Nusantara butuh napas panjang, kerja tim, dan keyakinan bahwa selama pertandingan belum usai, peluang selalu ada,” tegasnya.
Pengajuan Anggaran Batch 3 dan Target Kawasan Inti 2028
Di tengah upaya menjaga ritme pembangunan, Otorita IKN mengusulkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Usulan yang diajukan pada 18 Juni 2026 ini diperuntukkan bagi pemenuhan skema kontrak tahun jamak (multiyears) 2026–2028.
Tambahan dana APBN tersebut diproyeksikan untuk membiayai pengerjaan konstruksi Batch 3, pengolahan aset terbangun, serta pembebasan lahan pendukung. Berdasarkan data Otorita IKN, saat ini terdapat 40 paket pekerjaan fisik utama yang bersumber dari APBN, dengan rincian 9 paket telah rampung pada 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket memasuki persiapan lelang.
“Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengolahan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp 2,7 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan lembaga legislatif dan yudikatif mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR RI dapat selesai secara menyeluruh pada tahun 2028.
(Dayank Ana)
