Jadi yang Tertinggi di MPP IKN, Layanan Keimigrasian Catat 132 Pemohon

“Layanan keimigrasian di MPP Nusantara telah dimanfaatkan sebanyak 132 kali dengan rata-rata waktu pelayanan 8,4 menit. Ini menjadi capaian tertinggi di MPP Nusantara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis, (1/10/2026).

Integrasi layanan keimigrasian ini dirancang sebagai program prioritas setelah melalui masa uji coba sistem jaringan dan perangkat selama dua pekan.

Penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan dokumen warga dan pekerja di ibu kota baru dipaparkan dalam penjelasannya.

“Kami terus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan IKN, agar pelayanan keimigrasian dapat diberikan secara efektif dan mudah diakses,” ucapnya.

Dalam rentang operasional selama 13 hari kerja dengan skema buka tiga kali sepekan, loket imigrasi mengungguli pemanfaatan stan instansi lain, seperti BPJS Ketenagakerjaan yang mencatatkan 107 pemohon serta loket perizinan Otorita IKN sebanyak 55 pemohon. Skedul jadwal operasional gerai dirinci dalam keterangannya.

“Layanan keimigrasian ini dilaksanakan sebanyak 13 hari dengan frekuensi tiga kali dalam satu minggu. Ada pula layanan BPJS Ketenagakerjaan dan layanan perizinan Otorita IKN,” kata Adi.

Model integrasi layanan keimigrasian berbasis digital di pusat pemerintahan baru tersebut mendapat sorotan positif dari wilayah lain, salah satunya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang.

Pemanfaatan teknologi ramah sumber daya manusia dinilai dalam keterangannya.

“Penyelenggaraan MPP Nusantara memberikan gambaran mengenai penerapan digitalisasi, integrasi layanan. Ini memberikan efisiensi sumber daya dalam pelayanan publik,” imbuhnya.

Pola percepatan durasi dan keterpaduan sistem di IKN diproyeksikan sebagai rujukan standardisasi pembenahan loket paspor maupun dokumen izin tinggal di kawasan timur Indonesia. Replikasi skema pelayanan keimigrasian diuraikan sebagai penutup pandangannya.

“Praktik tersebut menjadi bahan pembelajaran yang dapat dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Pemerintah terus memacu optimalisasi digitalisasi perizinan dan dokumen kependudukan di MPP Nusantara guna menunjang perpindahan aparatur sipil negara dan percepatan pembangunan ekosistem kelembagaan di IKN.

(Rudi)