NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 110,68 miliar sepanjang tahun anggaran 2025. Dari total penerimaan tersebut, kontribusi terbesar disumbang oleh mekanisme pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP) yang mencapai Rp 107,33 miliar.
Capaian pendapatan negara ini disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat memaparkan pertanggungjawaban keuangan dan aset lembaga di hadapan Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
“Kenaikan ini menunjukkan akselerasi pembangunan fisik di IKN sepanjang tahun 2025. Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengolahan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp 2,7 triliun,” kata Basuki Hadimuljono.
Pemulihan Pagu Pasca-Pemblokiran dan Serapan Belanja Modal
Selain capaian PNBP, Otorita IKN membeberkan dinamika penyerapan anggaran tahun 2025 yang sempat terhambat kebijakan pemblokiran oleh pemerintah pusat sebesar Rp 1,15 triliun dari pagu awal Rp 10,19 triliun. Dari pagu efektif yang tersisa senilai Rp 9,04 triliun, realisasi fisik dan keuangan berhasil ditekan hingga mencapai Rp 8,51 triliun atau 94,13 persen.
Sebagian besar dana yang terealisasi difokuskan untuk belanja modal sebesar Rp 7,66 triliun. Alokasi ini digunakan untuk menyelesaikan seluruh paket pekerjaan tahap pertama (batch 1) hingga 100 persen serta membiayai pengerjaan tahap kedua (batch 2) untuk periode 2025–2027.
Untuk mendukung kelanjutan proyek Batch 3, Otorita IKN telah melayangkan surat permohonan resmi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa demi mengamankan alokasi tambahan sebesar Rp 2,7 triliun dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears).
Struktur Pagu 2026 dan Penyerapan Dana Kas Negara
Pada tahun berjalan 2026, Otorita IKN mengelola alokasi pagu induk sebesar Rp 5,47 triliun. Struktur belanja ini didominasi oleh belanja modal infrastruktur senilai Rp 4,3 triliun, diikuti belanja barang Rp 732,5 miliar, dan belanja pegawai Rp 423 miliar.
Hingga 30 Juni 2026, tingkat penyerapan anggaran berbasis akrual atau komitmen pengadaan kontraktual telah menembus 80,2 persen. Sementara untuk penyerapan tunai berbasis pencairan kas negara, nilainya telah teridentifikasi secara resmi.
“Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Basuki mengenai realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang saat ini berada di posisi Rp 1,23 triliun atau 26,2 persen dari pagu.
Seiring peningkatan investasi fisik dan pengelolaan lahan, total aset yang dikelola Otorita IKN bertambah menjadi Rp 71,96 triliun dengan nilai kekayaan bersih (equity) mencapai Rp 71,41 triliun setelah dikurangi kewajiban utang pihak ketiga sebesar Rp 552,24 miliar.
(Dayank Ana)
